Korsel: Tak ada tanggapan lunak terhadap uji nuklir Korut

Seoul (ANTARA) - Penasihat keamanan nasional Korea Selatan mengatakan dia dan timpalannya dari Amerika Serikat dan Jepang telah sepakat tidak akan ada tanggapan lunak jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir, kantor berita Yonhap melaporkan pada Jumat.

Kim Sung-han menyatakan komentar itu setelah pembicaraan trilateral dengan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan Akiba Takeo dari Jepang di Hawaii di tengah tanda-tanda Korut telah menyelesaikan persiapan untuk melakukan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017.

"Jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir ketujuh, tiga negara kami, bersama dengan komunitas internasional, akan memaksimalkan kerja sama sehingga (Korut) menyadari bahwa uji nuklir adalah pilihan yang jelas salah," kata Kim kepada wartawan, menurut Yonhap.

"Kami telah sepakat bahwa tidak boleh ada pemikiran atau tanggapan yang ceroboh bahwa Korea Utara telah melakukan uji coba nuklir lain selain enam uji coba yang dilakukannya."

Korut, yang terisolasi dan bersenjata nuklir, telah melakukan uji coba rudal dengan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini.

Pada pertengahan Agustus, Korut menembakkan dua rudal jelajah dari pantai baratnya setelah Korsel dan AS melanjutkan latihan perang terbesar di lapangan terbuka dalam beberapa tahun.

Pyongyang telah lama mengecam latihan itu sebagai gladi bersih untuk perang.

Menteri Luar Negeri Korsel mengatakan Pyongyang kemungkinan akan menghadapi sanksi yang lebih keras yang ditujukan untuk membatasi kemampuan serangan sibernya, sumber pendanaan utama, jika negara itu melanjutkan uji coba nuklir lainnya.

Selama pembicaraan terakhir, ketiga pejabat itu juga sepakat untuk bekerja sama dalam masalah rantai pasokan global, sementara Kim secara terpisah mengangkat kekhawatiran atas aturan baru AS tentang subsidi untuk kendaraan listrik, kata kantor kepresidenan Korsel.

Kim mengatakan setelah pertemuan bilateral dengan Sullivan pada hari sebelumnya bahwa AS telah berjanji untuk meninjau dampak dari aturan baru tersebut setelah Seoul mengangkat kekhawatiran bahwa aturan itu dapat merugikan pembuat mobil Korsel.

Langkah-langkah di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA), yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden AS Joe Biden bulan lalu, akan mencakup penghentian subsidi untuk mobil listrik yang dibuat di luar Amerika Utara, yang dapat memengaruhi perusahaan seperti Hyundai Motor Co dan afiliasinya Kia Corp.

Pertemuan minggu ini menandai pertemuan pertama ketiga pejabat itu sejak Presiden Korsel Yoon Suk Yeol menjabat pada 7 Mei.

Sumber: Reuters