Kuala Lumpur, Malaysia (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perlu ada sekitar 100 sekolah Indonesia di Malaysia untuk mendidik 36 ribu anak-anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal bersama orang tuanya tinggal di negeri jiran itu. "Menurut catatan ada 36 ribu anak-anak Indonesia di Malaysia. Kalau satu sekolah menampung 300 sampai 500 anak maka diperlukan sekitar 100 sekolah Indonesia," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pers di Kuala Lumpur Malaysia, Kamis. Menurut Wapres, program pengiriman tenaga guru dari Indonesia ke Malaysia ditargetkan pada awal tahun ajaran baru Juni/Juli 2006 ini sudah bisa berjalan. Menurut Wapres, dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysaia Abdullah Badawi, telah disepakti agar sekolah Indonesia tersebut segera dapat dilaksanakan. Menurut Wapres, PM Badawi sendiri telah memerintahkan untuk segera melakukan penbicaraan teknis bagi pelaksanaan sekolah Indonesia tersebut. Ketika ditanyakan apakah kesepakatan antara kedua pemerintah mengenai sekolah Indonesia tersebut akan bisa diterima oleh Undang-Undang Pendidikan Malaysia dan negara-negara bagian di Malaysia, Wapres mengatakan bahwa masalah pendidikan adalah masalah hak asasi manusia. "Masalah pendidikan ini bukan lagi masalah undang-undang, tetapi lebih tinggi lagi. Ini masalah hak asasi manusia yang hakiki, karena itu harus dilaksanakan," kata Wapres. Namun, tambahnya, untuk itu solusinya harus ditangung bersama antara kedua negara. Pemerintah Malaysia sepakat untuk menyediakan sekolah atau gedungnya, sedangkan pemerintah Indonesia akan mengirimkan tenaga guru beserta pembiayaan operasionalnya. Pada kesempatan tersebut, Wapres memerintahkan Dubes RI Rusdihardjo untuk segera melakukan pembicaraan teknis dengan pejabat-pejabat di Malaysia. Wapres juga memerintahkan Dubes Rusdihardjo untuk segera meninjau lokasi di negara bagian Sabah dan Serawak yang banyak terdapat anak-anak WNI yang tidak bisa bersekolah. Sementara kepada jajaran Mendiknas, Wapres memerintahkan untuk segera dilakukan penghitungan atas biaya-biaya yang diperlukan untuk programn sekolah Indonesia tersebut.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
