Sharif Ajak Pemerintah Daerah Gandeng Investor Bangun Pelabuhan Perikanan

Jakarta, 6/5 (ANTARA) - Masih banyak dari pelabuhan perikanan yang dikelola daerah yang operasionalisasinya masih terbatas, dan masih sedikit yang memiliki kelembagaan yang memadai. Tentu ini harus kita benahi segera, karena infrastuktur adalah tulang punggung penggerak perekonomian. Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam keseluruhan proses tersebut, mulai dari perencanaan, pemilihan lokasi, penyusunan desain, hingga dukungan dalam pembangunan serta operasional dan pengembangannya. Diharapkan jajaran Pemda senantiasa aktif bekerjasama dengan instransi terkait maupun dengan nelayan, swasta, dan pelaku usaha yang akan berinvestasi. Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (5/5).

Lebih lanjut Menteri mengingatkan, bahwa dalam pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan, harus senantiasa melewati 3 tahapan secara optimal, yakni pertama tahap perencanaan (Study, Investigation, Detail Design), kedua, tahap pembangunan (Construction), dan ketiga, tahap operasional pemeliharaan dan pengembangan (Operation dan Maintenance) atau secara keseluruhan biasa kita sebut dengan singkatan SIDCOM. Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam keseluruhan proses tersebut, mulai dari perencanaan, pemilihan lokasi, penyusunan desain, hingga dukungan dalam pembangunan serta operasional dan pengembangannya. Diharapkan jajaran Pemda senantiasa aktif bekerjasama dengan instransi terkait maupun dengan nelayan, swasta, dan pelaku usaha yang akan berinvestasi.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yakni PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Sedangkan untuk mengurangi angka kemiskinan di sentra-sentra perikanan, KKP tahun 2011 telah realisasikan stimulus bantuan sosial senilai Rp. 408,23 miliar yang disalurkan kepada 5.312 kelompok untuk meningkatkan kewirausahaan dan kemandirian kelompok sasaran.

Pada tahun 2012, kegiatan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan terus dilanjutkan, dengan alokasi anggaran yang lebih besar dan jangkauan kolompok penerima yang lebih banyak. Ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 9.800 kelompok menerima bantuan dengan alokasi dana sebesar Rp. 783,52 miliar, termasuk di 16 kab/kota lokasi Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Hal Ini berarti terdapat peningkatan jumlah kelompok penerima bantuan sebesar 84,49% atau peningkatan alokasi anggaran bantuan sosial langsung pada masyarakat sebesar 91,93% dari tahun 2011.

Sebagai upaya pembinaan dan pendampingan SDM-KP kepada pelaku usaha perikanan skala kecil agar dapat mandiri dan berdaya saing, KKP pada tahun 2012 siapkan 8.000 orang tenaga penyuluh perikanan yang meningkat sebesar 33,3% dibanding pada tahun 2011 sebesar 6.000 orang. Ditargetkan pada tahun 2013 akan dibiayai tenaga penyuluh sebanyak 12.000 orang dan 15.000 orang pada tahun 2014.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0818159705)