New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sepakat untuk memberikan Iran waktu 30 hari untuk segera mengakhiri kegiatan pengayaan uranium. Pernyataan tersebut seperti dikatakan oleh Menlu AS, Condoleleeza Rice menjadi bukti bahwa masyarakat internasional bersatu dalam menyikapi program nuklir Iran yang dikatakan Washington memiliki maksud untuk mengembangkan senjata nuklir. Anggota DK PBB yang berjumlah 15 negara menyatakan kesepakatannya dalam pernyataan bersama melalui debat panjang, terutama di antara lima anggota tetap DK-PBB, yang mencapai titik temu pada malam menjelang pertemuan para menlu Inggris, China, AS, Jerman, Rusia dan Perancis yang bertemu di Berlin guna membahas krisis nuklir Iran. Naskah pernyataan bersama dibuat rancangannya oleh Inggris dan Perancis berdasarkan laporan badan enerji atom internasional, IAEA mengenai program nuklir Iran dengan langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang telah digariskan IAEA. Pernyataan bersama itu juga menegaskan pentingnya berakhir semua kegiatan yang berkaitan dengan proses pengayaan uranium termasuk penelitian dan pengembangan yang telah diketahui dan disetujui IAEA. Selain itu ditambahkan diakhirinya program pengayaan uranium yang sesuai dengan apa yang digariskan IAEA akan disikapi dengan penyelesaian dan negosiasi melalui jalur diplomatik yang menjamin program nuklir yang murni bertujuan untuk perdamaian. Duta besar Perancis untuk PBB Jean Marc de la Sabliere mengatakan kesepakatan tersebut telah mengirimkan pesan yang kuat untuk Iran bahwa negara itu wajib memenuhi semua persyaratan yang dibuat IAEA. "Iran memiliki waktu 30 hari, dan kami berharap Iran dapat memenuhinya, dan seandainya Iran tidak memenuhi hal itu maka DK-PBB harus melakukan sesuatu sesuai tanggung jawabnya" kata Sabliere, seperti dilaporkan AFP. "Bola kini berada di lapangan Iran dan kami akan menanti dalam waktu 30 hari untuk melihat apa yang terjadi," kata Dubes AS untuk PBB, John Bolton. Para menlu, termasuk Rice dan menlu Rusia, Sergei Lavrov, akan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya apabila Tehran menolak. Pernyataan kesepakatan bersama dicapai setelah melewati debat panjang selama tiga pekan terutama untuk memperlunak sikap menolak Rusia dan Cina akan rancangan yang cenderung memberikan tindakan sanksi atau hukuman kepada Iran. AS berkeras mengatakan program nuklir Iran memiliki tujuan tersembunyi yaitu maksud untuk mengembangkan senjata, sementara Tehran mengatakan berulang kali bahwa program tersebut bertujuan untuk mrencari alternatif sumber enerji, pembangkit tenaga listrik.Pernyataan Iran Seusai pernyataan kesepakatan bersama Dubes Iran untuk PBB, Javad Zarif mengatakan kepada pers bahwa ia tidak diperkenankan untuk berbicara didepan sidang Dewan untuk menyampaikan visi Iran. "Iran akan mempertimbangkan hal tersebut dan akan menyikapinya." "Kami telah menjelaskannya berkali-kali bahwa Iran tidak menginginkan senjata nuklir, dan kami sesungguhnya alergi terhadap segala bentuk intimidasi dan tekanan, kami biasanya tak menyikapi hal-hal seperti itu dengan "manis". Zarif juga mengatakan bahwa Teheran tak akan melepaskan begitu saja haknya seperti halnya negara-negara lainnya yang ikut menanda tangani perjanjian non-prolifikasi yaitu memiliki hak untuk melakukan program pengayaan uranium, namun tetap akan memegang dan menghormati janjinya. Duta besar Rusia untuk PBB Andrei Denisaov, mengatakan IAEA harus melanjutkan perannya sebagai penengah dalam isu Iran. Ia menekankan sejauh in tak ada bukti Tehran berniat untuk membangun senjata nuklir "Untuk sementara waktu kami mempunyai kecurigaan akan hal itu, namun baru sebatas kecurigaan." Rekannya dari China Wang Guangya mengatakan pernyataan kesepakatan bersama itu telah menyampaikan pesan yang jelas akan dukungan terhadap kewenangan IAEA dan mendukung penuh semua upaya penyelesaian melalui jalur diplomatik yang akan mencapaiu peneyelesaian secara diplomatik pula. Jerman, Inggris dan Perancis mengajukan usul proses tiga tahun negosiasi untuk melunakkan Tehran bersedia menyudahi program pengembangan nuklir dengan imbalan insentif dibidang ekonomi. (*)
Copyright © ANTARA 2006
