Ia menyebut kerugian ini dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi mulai dari masyarakat ekonomi atas hingga ekonomi menengah ke bawah, mulai dari perusahaan besar hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Kalau pendapatan kita hilang 40 persen, itu kan efeknya banyak sekali. Ada yang jatuh miskin, perusahaan bangkrut," ujar Heru dalam diskusi bertajuk Keuangan Berkelanjutan 101 oleh Bank Indonesia dan WWF Indonesia yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan kerugian sebesar 40 persen dari PDB pada 2050 nanti, jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata global yang sebesar 18 persen. Menurut dia, hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara agraris.
"Kita lebih tinggi karena geografis Indonesia sangat rentan, kita lokasinya banyak gunung berapi yang berada di ring of fire, lalu, penduduk yang tinggal di pesisir pantai banyak, ada jutaan," ujar Heru.
Baca juga: BI: Akselerasi ekonomi keuangan digital sejalan dengan Presidensi G20
Sebagai negara kepulauan, ia menjelaskan perubahan iklim akan sangat mempengaruhi distribusi logistik ke seluruh wilayah karena mobilitas angkutan laut maupun udara sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca.
Sedangkan, sebagai negara agraris, ia menyebut perubahan iklim akan sangat mempengaruhi produktivitas sektor pertanian dan perikanan, yang dimana proses produksinya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca.
"Kita banyak nelayan, kalau gelombang tinggi atau badai, banyak yang tidak bisa melaut. Kemudian, kita agraris, pertanian dan perkebunan kalau kekeringan susah panen, kalau hujan juga susah panen," ujar Heru.
Dengan itu, menurut dia, perubahan iklim akan berdampak besar terhadap logistik dan rantai pasok Indonesia, hingga nantinya akan berdampak ke perekonomian, perbankan dan sistem keuangan.
Ia mengatakan, saat ini kerugian ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh perubahan iklim sudah mencapai kisaran Rp100 triliun per tahun. Ia menyebut angka ini akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Baca juga: BI luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik
Baca juga: BI: Sebanyak 77 bank resmi jadi peserta BI-Fast
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
