Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno menganggap rencana mogok nasional buruh pada 1 April nanti sudah dipolitisir oleh kelompok-kelompok tertentu. "Saya harap buruh jangan mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang justru menggalang untuk mogok nasional," kata Erman di kantor presiden, Jakarta, Rabu. Menurutnya, rencana mogok yang berawal dari tuntutan buruh yang meminta agar UU 13/2003 tentang tenaga kerja tidak direvisi ini tidak harus diselesaikan dengan mogok nasional, karena masih bisa didialogkan dengan pemerintah. "Informasi kepada mereka tidak utuh padahal itu undang-undang yang harus dibaca utuh dan memang sosialisasi belum merata. Selain itu juga ada manipulasi informasi," katanya. Dikatakannya, pemerintah akan mengajak dialog pengurus-pengurus serikat kerja untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah, lanjutnya sudah cukup adil dengan menunda revisi UU itu sehingga meminta kaum buruh juga mengerti kepentingan pemerintah. Saat ini, katanya beberapa departemen terkait di bawah koordinasi Bappenas akan menghimpun semua masukan mengenai penolakan revisi UU ini. "Jadi tidak usah ditanggapi dengan gerakan yang justru merugikan pengusaha dan buruh sendiri. Pemerintah mengharapkan jangan mogok nasional karena itu akan merugikan nasional," katanya. Pemerintah, lanjutnya justru berpihak kepada buruh agar bisa terus bekerja dan meningkatkan kesejahteraannya, sehingga perusahaan bisa tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru. Mengenai sejumlah pasal UU itu yang ditolak buruh, Erman mengatakan antara lain soal "outsourcing", yang akan dihapus karena sudah termuat di KUHP perdata, serta soal masa kontrak kerja yang di UU disebutkan 2 tahun dan diperpanjang 1 tahun dengan masa jeda 1 bulan dan dapat diperbarui 2 tahun lagi. "Rencana revisinya kita buat langsung 5 tahun dengan tanpa jeda. Tetapi jika buruh merasa dirugikan, itu tidak ada masalah. Pemerintah akan respon," katanya.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006