Jakarta (ANTARA) - Lembaga National Single Window Kementerian Keuangan (LNSW) turut dalam coaching clinic dan menyiapkan 6 modul dalam sistem aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna mempermudah penyampaian dokumen untuk mendapatkan fasilitas KEK yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional KEK.
Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW Hermiyana dalam keterangan resmi, Senin, mengatakan dalam agenda coaching clinic tersebut, pelaku usaha yang hadir diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan keluhan atau masukan secara langsung kepada para narasumber.
“Berbicara mengenai dukungan LNSW dalam Sistem Aplikasi KEK, terdapat enam modul yang telah dilakukan piloting dan implementasi yakni modul Profil KEK, Pemberitahuan Jasa KEK (PJKEK), Masterlist KEK, Pemberitahuan Pabean KEK (PPKEK), Free Movement, dan IT Inventory. Pengembangan Sistem Aplikasi KEK senantiasa akan dilakukan dalam mendorong pencapaian tujuan KEK," kata Hermiyana.
Lebih lanjut, Hermiyana mengatakan hingga akhir Juli 2022, sebanyak 179 profil pelaku usaha sudah memanfaatkan Aplikasi KEK pada SINSW untuk semua keperluan administrasi KEK.
Pelaku usaha telah mengajukan 866 dokumen Pengajuan Pemberitahuan Jasa KEK (PJKEK) dengan nilai transaksi mencapai Rp44,95 trilliun dan 311 dokumen permohonan masterlist sudah diimplementasikan di KEK Galang Batang, Sei Mangkei, Kendal, Gresik, Arun Lhokseumawe, Palu, dan Bitung.
Selain itu terdapat 5679 dokumen Permohonan Pabean KEK (PPKEK) yang sudah terimplementasi di Galang Batang, Kendal, Mandalika, dan Gresik.
Selain Hermiyana, hadir pula Kepala Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Ekspor, LNSW Erwin Hariyadi, narasumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sigap menjawab dan memberikan penjelasan terkait keluhan para pelaku usaha yang hadir.
Inovasi dan sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam rangka pengembangan dan penerapan Sistem Aplikasi KEK yang dilakukan secara bertahap di seluruh KEK di Tanah Air diyakini mampu mendorong pembangunan, peningkatan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, serta berdampak pada postur APBN sehingga dapat memulihkan perekonomian dan mewujudkan Indonesia Maju 2045.
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2022