KAPT galang persatuan nasional cegah dampak negatif pemilu

Jakarta (ANTARA) - Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) menyatakan akan terus menggalang persatuan nasional untuk mencegah dampak negatif pemilu seperti terjadinya pembelahan di masyarakat.

"KAPT akan terus menggalang persatuan nasional untuk menghindari menajamnya fraksional di masyarakat akibat kontestasi politik yang lebih mengedepankan politik identitas sempit," kata Koordinator Nasional KAPT Bambang J Pramono dalam keterangannya di Jakarta Minggu.

KAPT menyikapi kondisi kekinian bangsa terutama di bidang politik. KAPT memandang dua tahun mendatang merupakan tahun-tahun yang perlu disikapi dengan langkah-langkah strategis maupun taktis.

"Kami menyadari tahun-tahun ke depan penuh dengan dinamika politik. Tahun depan akan berlangsung pileg dan pilpres," kata dia.

Bambang menyebutkan KAPT juga akan terlibat aktif dalam pesta demokrasi tersebut dan tak ingin hanya jadi penonton saja.

"Kami akan ambil peran. Misalnya dengan mendorong kader-kader terbaik kami untuk maju dalam pileg, baik di daerah maupun pusat. Peran mereka akan makin mendekatkan kami dengan rakyat, sehingga program-program yang telah digagas dalam rakernas akan lebih mudah diimplementasikan," ucapnya.

Soal capres menurut dia, KAPT tak ingin terburu-buru dan hormati domain partai politik, namun pihaknya telah punya figur yang dianggap mumpuni. Pada saatnya nanti kata dia, KAPT akan mengumumkannya.

"Seorang tokoh yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan, mampu merekatkan persatuan Indonesia, dan dapat menjalankan agenda-agenda kerakyatan, serta melanjutkan program kerakyatan yang telah dijalankan Presiden Jokowi," kata Bambang.

Rakernas Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) resmi berakhir pada Minggu 28 Agustus 2022. Sejumlah rekomendasi internal maupun eksternal berhasil dirumuskan dalam Rakernas ini.

Bambang menyatakan hasil rekomendasi tersebut nantinya akan segera diimplementasikan, baik di pusat maupun daerah-daerah perwakilan KAPT.

"Isu-isu strategis seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketahanan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat telah kami rumuskan menjadi rekomendasi yang akan dijabarkan ke dalam berbagai program. Kami harapkan akan menjadi roadmap bagi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.