Pasaman Barat dorong pembangunan pabrik kelapa sawit dari dana LPDB

Rencana pendirian pabrik kelapa sawit pada tahap studi kelayakan oleh pihak LPDB Kementerian Koperasi dan UKM

Simpang Empat, Sumbar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mendorong pembangunan pabrik kelapa sawit dari dana Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM.

"Koperasi Perintis sudah ditunjuk dan bersedia mendirikan pabrik kelapa sawit. Setelah sebelumnya penggabungan beberapa koperasi tidak berhasil," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pasaman Barat Pahrein di Simpang Empat, Sumbar, Minggu.

Ia mengatakan ditunjuknya Koperasi Perintis untuk membuat pabrik kelapa sawit karena memiliki luas kebun 4.800 hektare.

"Sementara, syarat di LPDB harus memiliki luas kebun 6.000 hektare. Namun, Koperasi Perintis bersedia membuat kesepakatan dengan kebun masyarakat untuk memenuhi syarat luas yang ditentukan," katanya.

Saat ini, kata dia, rencana pendirian pabrik kelapa sawit pada tahap studi kelayakan oleh pihak LPDB Kementerian Koperasi dan UKM.

"Nanti, mereka akan menilai apakah Koperasi Perintis itu layak didirikan pabrik kelapa sawit atau tidak," ujarnya.

Pihaknya akan terus memfasilitasi ke Kementerian Koperasi agar pabrik itu terwujud dengan industri turunannya yang mengikutinya nanti.

Menurutnya, pabrik kelapa sawit yang direncanakan itu akan memiliki kapasitas produksi 30-60 ton per jam dengan biaya dari LPDB di kisaran Rp100 miliar sampai Rp200 miliar.

"Kita berencana kalau bisa pabrik itu berdiri di bagian selatan Pasaman Barat," katanya.

Ia berharap semua pihak dapat mendukung rencana pendirian pabrik kelapa sawit ini dalam rangka meningkatkan ekonomi petani sawit yang ada.

Ia juga menambahkan niat mendirikan pabrik kelapa sawit itu berawal aduan masyarakat yang terkendala jual beli tandan buah segar (TBS) oleh koperasi kepada pabrik.

Setelah itu, ia menyampaikan kendala dan aspirasi masyarakat itu kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar Nazwir ketika melakukan kunjungan kerja ke Pasaman Barat sekitar empat bulan yang lalu.

Dari informasi pihak provinsi itu, katanya, ada badan pengelola dana bergulir di Jakarta yang bersedia memberikan dana untuk Pasaman Barat.