Kemarin, Revolusi rakyat digital hingga UKW lembaga abal-abal

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Jumat (26/8) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari kasus Ferdy Sambo awal revolusi rakyat digital hingga wartawan dilarang ikuti UKW lembaga abal-abal.

Klik di sini untuk berita selengkapnya

1. Rizal Ramli sebut kasus Ferdy Sambo awal revolusi rakyat digital

Tokoh nasional Rizal Ramli menyebut mencuatnya kasus Ferdy Sambo terkait pembunuhan Brigadir J sebagai awal dari revolusi rakyat secara digital, lantaran memaksa siapapun untuk tidak bisa tidak mengabaikan kasus tersebut.

"Inilah sebetulnya awal dari people revolution secara digital, revolusi rakyat tapi pakai digital doang, tapi impactnya dahsyat sekali karena memaksa siapapun untuk tidak bisa mengabaikan," kata Rizal dalam diskusi daring yang diadakan Total Politik, dipantau di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya di sini

2. TNI AU siap resmikan Skuadron Pendidikan 103 tahun ini

TNI AU siap meresmikan Skuadron Pendidikan 103 TNI AU yang bertugas melaksanakan pendidikan pesawat terbang tanpa awak di Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Yogyakarta, pada 2022.

"Jelas tahun ini. Mungkin (diresmikan) dalam hitungan bulan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama TNI Indan G Buldansyah, kepada wartawan di sela kegiatan Press Tour dan Airmen Gathering Media Dirgantara 2022 di Yogyakarta, Jumat.

Selengkapnya di sini

3. KSP gelar rakor penanganan konflik sosial Maluku Tengah

Kantor Staf Presiden bersama kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah Maluku melakukan rapat koordinasi tingkat daerah terkait penanganan konflik sosial di Pulau Haruku, Maluku Tengah, Jumat.

Rakor tersebut dipimpin Deputi II KSP Abetnego Tarigan dan dihadiri Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Richard Tampubolon, serta perwakilan dari Kementerian Sosial (Kemsos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selengkapnya di sini

4. PWI larang anggota ikut UKW lembaga abal-abal tak patuhi UU Pers

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melarang sekitar 20.000 anggotanya mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dilaksanakan oleh lembaga abal-abal dan tidak mematuhi Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"PWI secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya lembaga yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengaturan dan penyelenggaraan UKW adalah Dewan Pers," kata Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya di sini

5. Dua belas kelurahan di Kota Bekasi aplikasikan program Patriot Beken

Sebanyak 12 kelurahan mewakili setiap kecamatan di Kota Bekasi, Jawa Barat mulai mengaplikasikan program pelayanan administrasi kependudukan terintegritas on the spot berbasis kelurahan disingkat Patriot Beken untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan warga.

"Kami mulai terapkan program Patriot Beken ini di 12 kelurahan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi warga," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Taufiq Rachmat Hidayat di Bekasi, Jumat.

Selengkapnya di sini