Jakarta (ANTARA News) - Indonesia harus bersikap tegas terhadap Australia atas pemberian visa sementara kepada 42 WNI asal Provinsi Papua, namun sikap tegas itu tidak mesti diwujudkan dengan cara memutus hubungan diplomatik, kata mantan Ketua MPR, Prof. DR KH Amien Rais. Hal itu disampaikan Amien Rais menjawab pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa menanggapi memburuknya hubungan Indonesia-Australia beberapa hari terakhir. Amien menilai penarikan Dubes RI untuk Canberra sebagai langkah tepat. Sikap itu cukup untuk menggambarkan keberanian pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya saja Amien mengingatkan sikap berani harus dipertahankan dan bukan justru sikap berani kemudian menjadi lemah. Amien menyayangkan bila tanpa ada alasan yang jelas dan keluar dari komitmen semula jika Dubes RI untuk Australia Hamzah Thayeb tiba-tiba sudah kembali ke Australia. "Jika hal itu terjadi berarti skor 1-0 untuk Australia," katanya. Amien mengatakan, jika hal terjadi maka makin mempertegas jika politik luar yang dimainkan oleh pemerintah adalah politik "kikuk" yakni ragu-ragu dan tidak jelas arahhnya. Jika pemerintah tidak berkomitmen dengan sikap politik semula, berarti politik luar negeri yang dijalankan pemerintah kurang matang dalam menyikapi keadaan. "Mestinya sebelum kembali ke Australia ada nota resmi dari pemerintah mengenai protes keras terhadap Australia tentang pemberian visa sementara terhadap 42 warga Papua tersebut. Bahwa sikap Australia itu jelas mengganggu kedaulatan NKRI. Pemerintah harus berani dan komitmen terhadap masalah itu," kata Amien. Namun Amien Rais tak sependapat bila sikap tegas diwujudkan dengan memutus hubungan diplomatik sebab kedua negara masih saling membutuhkan. "Selain itu kita masih khawatir jika Australia memprovokasi warga Papua untuk membuat kerusuhan apakah kita bisa mencegahnya?," katanya. Yang penting, kata Amien Rais, jangan sampai ada langkah-langkah destruktif yang bisa merugikan Indonesia. Amien Rais juga meragukan politik luar negeri yang dimainkan John Howard maupun Alexander Downer yang menyatakan Australia tetap mendukung kedaulatan NKRI karena yang namanya politik selalu berubah-ubah."Bisa saja sekarang mereka bilang mendukung kedaulatan NKRI, tapi belum tentu besok. Untuk itu jangan terus enak tidur setelah Australia menyatakan dukungannya terhadap NKRI itu," kata Amien. Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara kaya raya akan selalu diganggu, dieksploitasi, dan dilemahkan oleh negara-negara Barat. Mereka berkepentingan untuk mengeruk kekayaan dari Indonesia. Karena itu pemimpin negeri ini harus mempunyai kecerdasan dan komitmen untuk kepentingan bangsanya sendiri. Sementara itu, Ketua Majelis Mujahidin Fauzan Al-Anshari menyatakan pemberian visa itu jelas langkah strategis bagi Australia untuk menginternasionalisasi masalah Papua. Hal itu sebagai bukti intervensi Australia terhadap internal Indonesia. "Bantuan Rp800 miliar sebagai bentuk kerja sama memberantas teroris adalah untuk terus menekan Islam di Indonesia dan lain-lain," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
