Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Jepang hari Selasa menandatangani nota diplomatik mengenai kesepakatan pinjaman Yen (Yen Loan) baru senilai Rp7,235 triliun untuk membiayai lima proyek dan satu program di Indonesia. Penandatangan nota diplomatik itu dilakukan di Gedung Deplu Jakarta oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Deplu Primo Alui Joelianto dan Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Kuroki. "Yen loan itu digunakan untuk membiayai lima proyek sebesar 81,276 miliar Yen dan untuk Pinjaman Kebijakan Pembangunan ke dua atau pinjaman program sebesar 11, 729 miliar Yen guna mendukung upaya yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial," kata Kuroki sebelum acara penandatanganan. Dengan adanya pinjaman itu, kata dia, diharapkan Pemerintah Indonesia dapat mencapai tujuan reformasi yaitu perbaikan iklim investasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), stabilitas ekonomi makro dan reformasi pemerintahan. Menurut Masafumi, kelima proyek tersebut adalah pertama, proyek pembangunan jalan akses (penghubung) Tanjung Priok periode dua senilai Rp2, 071 triliun atau 26,62 miliar Yen. Proyek itu, kata dia, untuk membangun jalan akses antara jalan lingkar luar Jakarta dengan Pelabuhan Tanjung Priok guna memperbaiki kondisi lalu lintas yang menghubungkan daerah pinggiran kota Jakarta dengan Pelabuhan Tanjung Priok. "Proyek tersebut harus menggunakan teknologi Jepang dengan tingkat suku bunga tahunan 0,4 persen dan masa pembayaran kembali 40 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun," ujarnya. Kedua, kata dia, proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air Asahan III senilai Rp2, 150 triliun atau 27,642 miliar Yen. "Dengan proyek ini akan dibangun pembangkit listrik tenaga air dengan model menggunakan air mengalir. Juga akan dipasang kabel transmisi di Asahan, Sumatra Utara untuk memperbaiki pasokan guna meningkatkan kestabilan pasokan listrik di Sumut," katanya. Menurut dia, proyek itu mensyaratkan tingkat suku bunga tahunan 0,75 persen karena proyek itu mencakup bidang energi alternatif dengan masa pembayaran kembali 40 tahun. "Ketiga adalah proyek perluasan pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang yang berupa pelayanan tehnik senilai Rp77 miliar atau 995 juta Yen," ujar Kuroki. Dengan proyek itu, kata dia, akan dipersiapkan rancangan rinci mengenai perluasan pembangkit listrik tenaga panas bumi Kamojang Jawa Barat dengan persyaratan sama dengan proyek ke dua. Proyek keempat, lanjutnya, adalah proyek integrasi pembangunan sumber air dan manajemen banjir di Semarang sebesar Rp1,268 triliun atau 16, 302 miliar Yen. "Dengan proyek ini akan dilakukan perbaikan fasilitas sungai, pengadaan saluran air dan pembangunan bendungan serbaguna untuk mengurangi dampak bencana banjir dan untuk menyediakan air secara konstan di Semarang, Jawa Tengah," katanya. Untuk proyek itu dan Program Kebijakan Pembangunan, dia menambahkan, tingkat suku bunga tahunan sebesar 1,5 persen dan masa pembayaran kembali 30 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun. "Kelima adalah proyek pengembangan sumber daya manusia profesional periode III sebesar Rp756 miliar atau 9,717 miliar Yen," katanya. Sementara itu Pinjaman Kebijakan Pembangunan ke dua senilai Rp912 miliar atau 11, 729 miliar Yen. "Pinjaman ini bertujuan untuk mendukung upaya reformasi yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia yang termasuk stabilitas ekonomi makro dan tata pemerintahan yang baik. Pinjaman ini dilakukan dalam bentuk pinjaman bersama dengan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian Development Bank (ADB) dengan syarat seperti proyek ke empat," katanya. Dengan penandatanganan nota diplomatik itu maka jumlah pinjaman Yen yang disetujui mencapai Rp313, 178 triliun atau 4,026 triliun Yen.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006