Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Australia membayari warga Papua yang mencari suaka politik melalui kantor urusan sosial negara itu untuk membuat pernyataan-pernyataan anti Indonesia, seperti tidak adanya kebebasan dan mereka terus dikejar aparat TNI dan Polri, kata seorang pengamat intelijen."Berdasarkan data intelijen, saat ini jumlah warga Papua yang meminta suaka sebenarnya sudah lebih dari 42 orang mengingat jauh hari sebelumnya, sudah banyak orang Papua yang secara gelap masuk ke Australia atas keberhasilan rekruitmen intelijen," kata Dr.A.C.Manullang di Jakarta, Selasa.Menurut dia, ada indikasi Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA/Central Intelligence Agency berperan dalam pelarian WNI asal Papua itu. Australia adalah perpanjangan tangan Amerika Serikat di Asia Pasifik. "Atas bantuan CIA melalui `LSM-LSM ilegal` di Papua, mereka merekrut dan mengindoktrinasi orang-orang Papua di hutan-hutan, bahkan mengajaknya dari kota lari ke hutan dan desa-desa supaya memberontak. Karena itu, muncul Organisasi Papua Merdeka," katanya.Namun, ia tidak bersedia menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "LSM-LSM ilegal" itu, Dalam pandangan Manullang, upaya pihak-pihak asing bersama antek-anteknya di provinsi paling timur Indonesia bisa saja berakhir dengan lepasnya wilayah itu dari NKRI jika pemerintah dan rakyat tidak mendukung terwujudnya angkatan bersenjata, khususnya TNI Angkatan Darat, yang profesional.Dalam bagian lain penjelasannya, Manullang mengatakan, intelijen Australia turut "mengobok-obok Indonesia" dan pemberian visa tinggal sementara bagi 42 dari 43 pencari suaka asal Provinsi Papua merupakan bagian dari upaya dan rencana Pemerintah Federal Australia mendukung pemisahan Papua dari NKRI. Apa yang dilakukan Pemerintahan PM John Howard saat ini sebenarnya hanya menegaskan kembali sikap asli Australia yang tidak mendukung perjuangan NKRI merebut Papua Barat (Irian Jaya) dari tangan Penjajah Belanda tahun 1960-an, katanya. "Indonesia tidak pernah mengetahui bahwa dulu Australia itu tidak suka dengan perjuangan kita tahun 1960-an di Papua (Barat). Australia dalam konteks (kasus pemberian visa bagi pencari suaka politik) ini benar-benar telah mengobok-obok Indonesia. Australia menginginkan Papua merdeka. Cara ini cenderung mirip dengan upayanya memerdekakan Timor Timur," kata Manullang. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
