Menkeu: Produk keuangan syariah digital kurangi risiko investasi UMKM

Pembiayaan syariah juga dapat dirancang tidak melalui skema leverage atau pinjaman, tetapi melalui pembiayaan berbasis ekuitas, sehingga risiko dapat benar-benar terstruktur

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan produk keuangan syariah berbasis digital dapat mengurangi risiko dalam berinvestasi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang seringkali menjadi kendala bagi investor.

“Portofolio produk keuangan syariah yang tersedia bagi UMKM, antara lain pembiayaan, penjaminan, tabungan, transfer uang, dan layanan manajemen kas, yang dipadukan dengan teknologi digital berpotensi menjadi solusi bagi pembiayaan UMKM,” kata Menkeu dalam Konferensi Keuangan Islam Tahunan ke-6 yang dipantau di Jakarta, Rabu.

UMKM yang ingin mendapatkan pembiayaan syariah biasanya memberikan seluruh informasi terkait usaha mereka kepada calon investor sehingga dapat mengurangi risiko bagi investor ke depannya.

“Pembiayaan syariah juga dapat dirancang tidak melalui skema leverage atau pinjaman, tetapi melalui pembiayaan berbasis ekuitas, sehingga risiko dapat benar-benar terstruktur,” imbuh Menkeu.

Selanjutnya, lembaga keuangan syariah besar pun dapat menyediakan dana yang jauh lebih murah, sedangkan lembaga keuangan mikro syariah dapat menyediakan dana langsung kepada UMKM melalui pembiayaan berbasis aset secara takaful.

“Dengan model ini lembaga keuangan mikro syariah dapat memiliki peran sentral tidak hanya dalam memberikan layanan keuangan, tapi juga memberikan teknis dan pembinaan serta mengatasi masalah risiko yang dirasakan UMKM dan investor,” katanya.

Keuangan sosial syariah yang dapat memberikan pembiayaan lebih murah kepada UMKM dapat meningkatkan ketahanan pelaku UMKM selama krisis keuangan.

“Dengan keuangan Islam berbasis digital ini kita juga bisa melacak perilaku UMKM, karakter pemiliknya, dan perkembangan asetnya. Ini semua adalah informasi yang sangat berharga sehingga model pembiayaan berisiko tinggi untuk UMKM dapat dikurangi secara signifikan,” katanya.

Kesulitan UMKM dalam mengakses layanan keuangan perlu terus diatasi karena UMKM berkontribusi hingga 60 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang menyerap 97 persen tenaga kerja.

“Desain program Pemulihan Ekonomi Nasional kita juga meletakkan pemulihan UMKM sebagai salah satu sektor yang paling pilar penting untuk diberi bantuan pemerintah, di samping sektor kesehatan dan proteksi sosial,” kata Menkeu.

Baca juga: Wapres: Ekonomi dan keuangan syariah penting dalam pemulihan ekonomi
Baca juga: Bank Indonesia: Butuh inovasi untuk kembangkan ekonomi syariah
Baca juga: OJK keluarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia