KPK beri pembekalan integritas kepada kader PKP

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan integritas kepada kader Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022.

"Hari ini, KPK akan menyelenggarakan pembekalan antikorupsi untuk pengurus dan kader Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Kegiatan akan berlangsung secara daring dan luring terbatas di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Rabu.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango diagendakan memberikan pembekalan secara langsung terhadap Ketua Umum PKP Yussuf Solichien yang didampingi jajarannya, yaitu Wakil Ketua Umum PKP Aslizar Nurdin Tanjung dan Sekjen PKP Syahrul Mamma.

"Selain itu, kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara langsung oleh sekitar 60 kader partai. Selebihnya para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi.

Dalam kesempatan tersebut, lanjut dia, Ketua Umum PKP juga akan menandatangani komitmen bersama untuk menginternalisasi dan membangun integritas internal parpol.

Komitmen tersebut meliputi integritas partai politik (parpol) dalam hal menolak "money politic", benturan kepentingan, suap, pemerasan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya, kesediaan sebagai "role model" dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berikutnya, kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi, pengembangan politik cerdas berintegritas melalui pembelajaran antikorupsi yang difasilitasi oleh Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, dan terlibat secara aktif dalam gerakan antikorupsi di lingkungan partai politik.

Melalui kegiatan PCB Terpadu, KPK mendorong pembangunan integritas sektor politik dengan memperkuat integritas internal parpol. KPK mengharapkan parpol dapat dikelola secara profesional, terbuka, dan akuntabel demi menekan korupsi di sektor politik.

Dari hasil kajian, KPK mendorong agar semua pemangku kepentingan terlibat dalam mengelola risiko korupsi politik. Ada enam poin yang perlu dilakukan, yaitu pelembagaan parpol terutama terkait dengan kaderisasi parpol, pembenahan aturan main terkait politik dengan mereduksi aturan yang mengarah pada korupsi, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan penguatan kualitas "civil society".

Kemudian, penegakan hukum dan transparansi aturan main yang dapat mereduksi potensi korupsi, kepemimpinan nasional yang berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi politik serta penguatan kontrol baik dari luar negeri, kalangan elit, birokrasi maupun masyarakat.

Ipi mengatakan dalam kegiatan tersebut, para kader akan menerima pembekalan sejumlah materi di antaranya tentang penguatan integritas, sistem integritas partai politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi yang akan disampaikan oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

PKP merupakan partai ke-15 setelah sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari 14 parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, PKS, PKB, Perindo, PPP, NasDem, dan PSI.