Pemprov DKI hormati masukan dan kritik terkait kinerja

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghormati masukan dan kritik terhadap kinerja selama ini, termasuk Surat Peringatan (SP) 2 yang diberikan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa.

"Kita akan hormati. Jangankan seribu orang. Satu orang aja punya pendapat, kita hormati, kita hargai," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta.

Dia mempersilahkan masyarakat memberikan pendapat, kritik, rekomendasi dan usulan. "Itu kita hormati. Kita bisa duduk sama-sama melihat mana yang sudah, mana yang belum," katanya.

Mengenai SP 2 yang dilayangkan Kopaja karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dianggap tidak mampu mengatasi sembilan masalah krusial di Jakarta, Riza menyatakan, anggapan tersebut hanya berasal dari kelompok masyarakat tertentu.

"Ya itu kan versi kelompok masyarakat. Masyarakat kan banyak, ada 10,5 juta warga Jakarta. Itu warga yang mana?" ujarnya.

Riza menambahkan, pekerjaan untuk mengatasi permasalahan di Jakarta adalah kegiatan jangka panjang. Masalah di Jakarta tidak begitu saja mudah diatasi.

"Tidak bisa semua seperti membalikkan tangan. Semua tiba-tiba macet, selesai dalam satu periode, tidak mungkin ya. Banjir selesai dalam satu periode, ya tidak mungkin," katanya.

Baca juga: Anies janji kinerja tidak menurun jelang akhir jabatan
Baca juga: DPRD DKI apresiasi kinerja Dinkes hadapi Omicron di Jakarta

Riza meminta agar warga juga dapat melihat sisi-sisi perubahan positif yang sudah dilakukan Pemprov DKI selama ini. Dia mencontohkan perubahan-perubahan transportasi umum yang terus berkembang secara signifikan.

"Kan jelas ada peningkatan yang signifikan. Jadi program-program itu terus kita tingkatkan," katanya.

Bahkan Jakarta sudah seperti kota-kota lainnya di dunia dan sudah berpindah ke bus elektrik. "Itu 'kan satu terobosan yang luar biasa. Jadi kita ingin sejajar dengan kota-kota di negara lain," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta memperhatikan 9 persoalan di Ibu Kota yang belum terselesaikan. Persoalan itu mulai dari penanganan banjir, akses air bersih hingga reklamasi.

Hal tersebut disuarakan Kopaja dalam aksinya di depan Balai Kota Jakarta, Selasa, dalam bentuk lisan serta tulisan.