Iran dikabarkan cabut sejumlah tuntutan terkait kesepakatan nuklir

Washington (ANTARA) - Iran telah mencabut beberapa tuntutan penting yang sebelumnya dijadikan syarat untuk melanjutkan kembali perjanjian nuklir 2015, jelas pejabat senior AS kepada Reuters, Senin.

Mantan presiden Donald Trump sebelumnya menarik AS keluar dari perjanjian nuklir tersebut pada 2018 karena dinilai gagal mereduksi program nuklir Iran.

Setahun kemudian, Iran mulai mengabaikan pembatasan nuklir dalam perjanjian itu.

Penerus Trump, Presiden Joe Biden, berupaya untuk melanjutkan kesepakatan nuklir itu dengan Iran.

AS berniat untuk segera merespons rancangan perjanjian yang diusulkan oleh Uni Eropa untuk melanjutkan kembali perjanjian nuklir 2015.

Sang pejabat, berbicara secara anonim karena sensitifitas isu yang dibahas, menjelaskan meskipun Teheran mengatakan Washington telah menawarkan konsesi, Iran telah mencabut sejumlah tuntutan penting.

"Mereka datang lagi pekan lalu dan pada dasarnya mencabut hal-hal penting yang masih menggantung terkait perjanjian," kata dia.

Dia mengatakan Iran akhirnya mencapai titik di mana mereka tak bisa kembali dan kemungkinan kembali menawarkan syarat-syarat yang bisa diterima Biden.

"Jika kami semakin dekat (ke perjanjian) hari ini, itu karena Iran telah mengambil langkah. Mereka menyerah pada isu-isu yang telah mereka pertahankan sejak awal," katanya.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Iran belum berkomentar.

Menurut dia, Iran sudah mengalah atas tuntutannya agar AS mengeluarkan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dari daftar organisasi teroris asing (FTO).

"Kami bilang dalam keadaan apa pun kami tak bisa melakukan hal itu. Mereka terus mendesaknya. Sebulan lalu mereka mulai melunak dan mengatakan 'Anda bisa mempertahankan (IRGC dalam) daftar FTO itu, tetapi kami ingin agar beberapa perusahaan di bawah IRGC dikeluarkan. Kami katakan 'tidak, kami tidak akan melakukannya'," tambah dia.

Iran juga meminta jaminan bahwa Badan Energi Atom Internasional (IAEA) akan menghentikan penyelidikan atas jejak uranium yang tak dapat dijelaskan.

"Iran menginginkan jaminan bahwa IAEA akan menghentikan itu semua. Kami bilang kami tidak akan pernah memenuhi (keinginan) itu," kata sang pejabat.

Dewan gubernur IAEA pada Juni meloloskan resolusi yang mengkritik Iran karena gagal menjelaskan adanya jejak uranium pada tiga situs yang tidak dilaporkan.

Pejabat itu mengatakan masih ada perselisihan antara AS dan Iran, dan "diperlukan waktu sedikit lagi" untuk mencapai kesepakatan final, jika dimungkinkan.

"Kami tengah mempelajari respons Iran sekarang dan kami akan menghubungi mereka segera," kata pejabat itu.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan tidak ada jaminan kesepakatan bisa dicapai.

"Hasil dari diskusi yang masih berlangsung ini belum jelas karena masih ada perselisihan," kata Price.

Menurut perjanjian, Washington harus mencabut sanksi-sanksi terhadap Iran, tetapi para pejabat AS mengatakan kelanjutan perjanjian itu sangat penting untuk mencegah krisis nuklir di Timur Tengah.

"Jika kami mencapai kesepakatan ini, ya, kami akan cabut beberapa sanksi, tetapi Iran harus menghentikan program nuklirnya," kata pejabat tersebut.

Iran diyakini memiliki uranium yang diperkaya, yang jika dimurnikan lagi, jumlahnya cukup untuk membangun banyak senjata nuklir, dan negara itu semakin mungkin untuk memproduksinya, kata sang pejabat.

Perjanjian nuklir antara Iran dan negara-negara besar di dunia sempat akan dilanjutkan pada Maret setelah 11 bulan AS dan Iran melakukan pembicaraan tak langsung di Wina.

Namun, perundingan gagal mencapai kesepakatan karena beberapa isu, seperti keinginan Iran agar Garda Revolusi dikeluarkan dari daftar organisasi teroris.

Iran juga meminta jaminan tidak ada lagi Presiden AS di masa mendatang yang akan mengabaikan perjanjian tersebut.

Biden tidak bisa memenuhi tuntutan yang sulit itu karena perjanjian tersebut merupakan kesepahaman politis, bukan pakta yang mengikat secara hukum.

Seorang pejabat lain mengatakan bahwa menurut implementasi penuh perjanjian itu, IAEA dapat melanjutkan inspeksi komprehensif yang bisa mendeteksi upaya Iran untuk membangun senjata nuklir.

Sebagian besar pemantauan itu akan diberlakukan tanpa batas waktu.

Pejabat ini pun mengatakan Iran akan dilarang memperkaya dan menimbun uranium di atas tingkat yang sangat terbatas untuk mencegah zat itu dijadikan bom.

Selain itu, kata si pejabat, Iran tidak akan diperbolehkan memiliki uranium yang diperkaya 20 persen dan 60 persen yang kini mereka kumpulkan.

Mesin sentrifugal canggih Iran yang kini beroperasi juga harus dihentikan dan dimusnahkan, termasuk yang ada di fasilitas bawah tanah di Fordow.

"Pembatasan ketat terhadap pengayaan (nuklir) Iran berarti bahwa meskipun Iran keluar dari kesepakatan lalu membuat senjata nuklir, diperlukan waktu sedikitnya enam bulan untuk melakukan hal itu," kata sang pejabat.

Sumber: Reuters

Baca juga: Iran: Tak ada niat buat bom atom meskipun mampu