Hal ini disebabkan volume barang yang boleh dimuat per satu-satuan trip perjalanan menjadi berkurang, sehingga keuntungan yang bakal diterima semakin menipis.
"Hasil penelitian ITL Trisakti terhadap pelaku logistik sepanjang bulan Mei-Juni 2022 menyimpulkan bahwa mereka keberatan jika kebijakan Zero ODOL diterapkan pada tahun 2023,” kata Ketua Peneliti ITL Trisakti Sarinah lewat keterangan resmi yang diperoleh dalam konferensi pers hasil penelitian ODOL di Jakarta, Selasa.
Penelitian itu dilakukan secara kualitatif terhadap 300 responden untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan Zero ODOL di tahun 2023 terhadap distribusi sembilan bahan kebutuhan pokok/sembako.
Lokasi penelitian mencakup wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan penetapan beberapa titik utama yang ditentukan sebagai dasar sampel pengambilan data dan informasi.
Baca juga: Pelaku industri ingin perpanjangan waktu penerapan kebijakan Zero ODOL
"Kami melakukan penelitian ini dimulai sejak pertengahan minggu kedua Mei 2022 hingga akhir Juni 2022," ujarnya.
Survei dilakukan di dua pasar induk, yaitu Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, dan Pasar Induk Modern Cikampek, Karawang, Jabar, dengan mewawancarai 100 orang pemilik/pengusaha armada angkutan logistik, 100 orang pengemudi angkutan logistik, dan 100 orang pengelola pasar.
Dari 100 pengemudi yang diwawancarai, sebanyak 58 persen mengatakan sering membawa komoditas melebihi kapasitas, kategori selalu 25 persen, jarang 16 persen dan tidak pernah lima persen.
Para pengemudi yang sering membawa komoditas melebihi kapasitas kemampuan kendaraan beralasan mereka melakukan tindakan tersebut disebabkan keinginan untuk menutupi biaya operasional perjalanan yang tinggi.
"Sebanyak 45 persen dari para pengemudi keberatan untuk penerapan kebijakan ODOL pada tahun 2023, 27 persen meminta ditunda, 20 persen tidak setuju Zero ODOL, dan hanya delapan persen saja yang setuju," ungkap Sarinah.
Adapun hasil survei terhadap 100 orang pemilik armada menunjukkan sebanyak 58 persen mengatakan sudah memodifikasi sebagian kendaraan, 14 persen memodifikasi semua kendaraan, dan 28 persen tak melakukan modifikasi kendaraan.
Baca juga: Apindo usulkan kebijakan zero ODOL ditunda hingga 2025
Kemudian, 33 persen dari 100 pemilik armada tidak setuju Zero ODOL, 31 persen memberatkan, 28 persen meminta ditunda, dan hanya delapan persen yang setuju.
Selanjutnya, hasil survei terhadap 100 pemilik barang ialah sebanyak 28 persen menggunakan semua kendaraan yang sudah dimodifikasi, 33 persen hanya menggunakan sebagian kendaraan yang dimodifikasi, dan 39 persen tak menggunakan kendaraan yang dimodifikasi.
Sebanyak 32 persen dari mereka menganggap Zero ODOL memberatkan, 40 persen tak setuju Zero ODOL, 16 persen meminta ditunda, dan 12 persen setuju.
ITL berkesimpulan penerapan kebijakan bebas ODOL di tahun 2023 dapat berdampak langsung dari signifikan terhadap distribusi sembako di Indonesia. Potensi risiko terkait dengan kenaikan harga komoditas akibat kebijakan itu bakal berdampak ke inflasi ekonomi.
"Selain itu, potensi risiko sosial yang timbul dengan diberlakukan kebijakan ini yang mana potensi demo dari pengangkut komoditas ataupun pemilik komoditas yang berefek kepada kondisi ekonomi maupun isu keamanan," ucap dia.
Baca juga: Kemenhub: Sanksi kendaraan ODOL tilang dan transfer muatan
Baca juga: Gapki: Perlu standardisasi kelas jalan sebelum berlakukan "zero ODOL"
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
