Menko Perekonomian laporkan realisasi PC-PEN ke Presiden Jokowi

Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, ini penanganan kesehatan itu Rp35,4 triliun sudah digunakan setara dengan 28,9 persen dari pagu Rp122,54 triliun ini digunakan untuk klaim pasien, insentif nakes, pengadaan vaksin, perpanjangan kesehatan dan dukungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan realisasi anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) ke Presiden Joko Widodo.

"Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, ini penanganan kesehatan itu Rp35,4 triliun sudah digunakan setara dengan 28,9 persen dari pagu Rp122,54 triliun ini digunakan untuk klaim pasien, insentif nakes, pengadaan vaksin, perpanjangan kesehatan dan dukungan anggaran belanja daerah," kata Airlangga di kantor presiden Jakarta, Selasa.

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Ratas Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden Jokowi.

Diketahui alokasi anggaran PC-PEN 2022 totalnya adalah Rp455,6 triliun.

"Sedangkan untuk perlindungan masyarakat sudah digunakan Rp82,3 triliun atau 53,2 persen," ungkap Airlangga.

Penggunaannya adalah antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako untuk 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp7,2 trilun atau 23,9 juta penerima, BLT Desa senilai Rp17,1 trilun atau 7,5 juta KPM.

Selanjutnya program penanganan pedagang kaki lima dan warung nelayan senilai Rp1,3 trilun, dan Kartu Prakerja sebesar Rp8,9 triliun untuk 2,5 juta peserta.

Diketahui total anggaran untuk klaster penanganan kesehatan pada PC-PEN 2022 adalah senilai Rp122,54 triliun.

"Dari penguatan pemulihan ekonomi sudah digunakan 60,4 persen atau 33,8 persen dari pagu Rp178,32 triliun untuk kegiatan padat karya, infrastruktur ketahanan pangan kemudian TIK, kawasan industri dukungan UMKM dan insentif perpajakan," kata Airlangga.

Airlangga menyebut anggaran PC-PEN akan dilaksanakan sesuai dengan dinamika lapangan yang ada.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan alokasi untuk dana KC-PEN akan berakhir pada 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diizinkan melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama tiga tahun atau berakhir pada 2022.

Pemerintah tidak akan mengalokasikan anggaran untuk PC PEN, tetapi bukan berarti program-program sektor kesehatan dan perlindungan sosial tidak dilanjutkan melainkan seluruh biaya dikembalikan ke sektor masing-masing, misalnya sektor kesehatan di Kementerian Kesehatan, sektor ekonomi balik ke kementerian dan lembaga masing-masing.