Jakarta (ANTARA News) - Wapres M Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak menolak, tetapi menunda pelaksanaan penandatangan MoU bantuan penanganan flu burung dari Australia sampai kondisi hubungan RI-Australia membaik. Hal itu dikemukakan Wapres di Jakarta, Selasa, menanggapi pertanyaan apakah dengan memburuknya hubungan RI-Australia akibat Pemerintah Australia memberikan visa sementara kepada 42 warga Papua, pemerintah menolak bantuan dana flu burung. "Tidak menolak, menunda. Sampai keadaan membaik," ujar Kalla di Kantor Jasa Marga, seusai rapat koordinasi jalan tol dengan Menko Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Meneg BUMN Sugiharto, dan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto. Wapres tidak mau menanggapi lebih lanjut mengenai hubungan RI-Australia terkait pemberian visa warga Papua itu, karena menurutnya sudah dijelaskan Jubir Presiden. "Kita protes tentu," ujarnya menanggapi pemberian visa itu. Sementara itu, Staf Khusus Menko Kesra Lalumara Satriawangsa ketika dikonfirmasi ANTARA mengatakan pihaknya telah menghubungi pihak Australia mengenai penundaan penandatangan MoU bantuan penanganan flu burung dari Pemerintah Australia sebesar 10 juta dolar. "Tidak etis kita melakukan penandatangan MoU itu di saat Menko Polhukam (Widodo AS) dan Menlu memprotes sikap Australia itu, bahkan menarik sementara Dubes RI untuk Australia," ujarnya. Menurut dia, tanggapan pihak Australia terhadap penundaan tersebut biasa saja. "Tidak ada masalah." Lebih jauh ia mengatakan bahwa komitmen bantuan Australia itu merupakan reaksi positif dari Konfrerensi penanganan flu burung yang dihadiri Menko Kesra Aburizal Bakrie di Beijing (Januari 2006) dan Paris (akhir Pebruari 2006), sehingga negara-negara lain mau memberi bantuan kepada negara yang terkena wabah. (*)
Copyright © ANTARA 2006
