BP2MI berkoordinasi dengan Kominfo untuk hapus iklan penempatan ilegal

Kita memang berencana bertemu dengan Menteri Kominfo untuk meminta dilakukan 'take down'

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus (take down) iklan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di media sosial.

"Kita memang berencana bertemu dengan Menteri Kominfo untuk meminta dilakukan take down terhadap iklan-iklan yang bertebaran melalui platform media sosial," kata Kepala BP2MI Benny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Benny menjelaskan bahwa banyak terdapat iklan rekrutmen PMI di media sosial untuk penempatan tidak sesuai prosedur atau ilegal.

Hal itu juga terjadi dengan kasus ratusan WNI yang tertipu perusahaan investasi palsu di Kamboja, yang ditarik lewat rekrutmen berjenjang (multilevel) dan melalui iklan di media sosial.

Kebanyakan dari iklan tersebut menjanjikan gaji yang tinggi dan penempatan yang mudah di luar negeri serta berbagai fasilitas lain, termasuk tidak mengeluarkan biaya untuk penempatan.

Bahkan dalam beberapa kasus pemberangkatannya menggunakan pesawat sewaan, seperti yang baru-baru ini berhasil dicegah keberangkatan 215 WNI ke Kamboja via Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara pada Agustus 2022.

Kasus tersebut sendiri masih dalam penyelidikan Polri, dengan lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, sebanyak 241 calon PMI diduga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjerat perusahaan investasi palsu di Kamboja telah berhasil dipulangkan ke Tanah Air dalam empat gelombang pada Agustus 2022.

"Untuk semua itu kita serahkan kepada teman-teman Bareskrim Polri tapi khusus untuk take down iklan-iklan propaganda melalui media sosial kita memang berencana untuk bertemu Menteri Kominfo membicarakan masalah ini," katanya.