UNICEF: Hanya 34 persen anak Sulsel bisa akses layanan PAUD

Makassar (ANTARA) - UNICEF Education Specialist Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku Nugroho Indera Warman menyebutkan angka partisipasi anak yang bisa mengakses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sulsel masih rendah, berkisar 34 persen.

Angka ini berada di bawah rata-rata nasional, yang juga tergolong rendah, yakni 39 persen.

"Di Indonesia, termasuk di Sulsel, kita masih berjuang meningkatkan akses untuk menikmati PAUD. Di Sulsel, angka partisipasi kasar 34 persen, di bawah rata-rata nasional 39 persen," katanya pada Pelatihan Calon Pelatih Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kerjasama Pemprov Sulsel dan UNICEF atas dukungan Pemerintah Jepang di Makassar, Senin.

Nugroho mengungkapkan kondisi tersebut semakin diperburuk dengan pandemi COVID-19 yang terjadi dua tahun terakhir, dan sangat mempengaruhi sektor pendidikan, termasuk PAUD.

Learning lost disebut tidak hanya terjadi di tingkat SD, SMP, dan SMA, tetapi juga terjadi di layanan PAUD.

"Dampaknya bisa kita lihat pada keterampilan dasar anak, literasi dan numerasi. Untuk literasi terjadi learning lost setara enam bulan belajar, sedangkan di numerasi learning lost setara lima bulan belajar," katanya menguraikan.

Ia berharap, ke depan kondisi PAUD bisa jauh lebih baik dari kondisi saat ini. Apalagi dengan kehadiran program PAUD HI (Holistik Integratif), yang tidak hanya memperhatikan untuk pendidikan saja, tetapi seluruh kebutuhan esensial anak.

"Setelah pelatihan ini, kami harap bisa menciptakan SDM berkualitas dalam layanan PAUD," ujar Nugroho.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Setiawan Aswad yang hadir membuka pelatihan ini, mengemukakan pemerintah provinsi menargetkan satu desa satu PAUD HI. Namun, yang terlebih dahulu harus disiapkan adalah SDM-nya.

"Dalam PAUD HI ini, seluruh kebutuhan esensial anak sudah terpenuhi. Bukan hanya pendidikan saja, tetapi juga gizi, pengasuhan, hingga perlindungan anak," kata Setiawan.

Menurut Setiawan, untuk mewujudkan PAUD HI, maka ada tiga aspek yang harus menjadi perhatian antara lain; keberpihakan sistem melalui regulasi dan sinergi, pembiayaan, dan ketersediaan SDM.

"Pengembangan PAUD ini juga harus dimonitor. Kemudian, kita harus intervensi pada bagian yang dianggap lemah," ujarnya.

Sekedar informasi, pelatihan ini dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama yang dilaksanakan 22 - 26 Agustus 2022, diikuti dua kabupaten yakni Bone dan Bantaeng.*