Pengadaan rusunawa Anies dinilai masih belum sesuai RPJMD

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai bahwa pengadaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di sejumlah wilayah Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga saat ini belum sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

"Jika merajuk dari RPJMD Anies pada waktu itu, capaiannya dalam membangun unit rusunawa bisa dikatakan masih setengah jalan karena baru sekitar tujuh ribuan unit yang diselesaikan. Artinya target itu tidak tercapai," kata anggota komisi bidang pembangunan di DPRD DKI Jakarta itu di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, RPJMD 2017-2022 sebelum dilakukan perubahan, target pembangunan rusunawa sebanyak 14.564 unit dan peningkatan sarana prasana (sapras) perumahan rakyat yang lengkap sebanyak 23 lokasi untuk periode 2018-2022.

Sementara saat ini, kata dia, baru dibangun 33 gedung di 12 lokasi dengan 7.419 unit rusunawa yang baru diresmikan pada Kamis (18/8) oleh Anies.

Dia juga menilai tidak istimewa terkait peluncuran program dan Galeri Huni Jakhabitat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan hunian layak di Jakarta karena inti dari program itu sudah ada di era gubernur sebelumnya.

Baca juga: Anies minta penerusnya lanjutkan bangun hunian layak-terjangkau

Bahkan, menurut Kenneth, gubernur sebelumnya juga telah memikirkan membangun rumah vertikal atau rumah susun karena memang letak geografis Jakarta untuk membangun rumah deret atau bangunan huni tidak akan mungkin dikarenakan faktor keterbatasan lahan.

"Dari era gubernur terdahulu sudah ada program rusun dan apa bedanya dari yang sekarang, hanya perubahan nama saja yang ditonjolkan. Jadi, gak ada istimewanya dan tidak ada dampak yang berarti terhadap masyarakat," kata politisi PDI Perjuangan ini. 

Kenneth juga mempertanyakan jumlah warga yang sudah mendapatkan rusun tersebut, karena sampai ini masih banyak warga yang kesulitan untuk tinggal di rusun.

"Kalau tidak ada kenalan orang dalam susah, ada juga yang menunggu tanpa kejelasan. Pada prinsipnya perubahan nama menjadi Jakhabitat tidak ada manfaat sama sekali," ujar Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

Diminta realistis

Oleh karena itu, dia menyarankan agar Anies Baswedan seharusnya tidak membuat program yang targetnya ketinggian, dan yang secara realistis tidak akan tercapai.

Baca juga: DKI Jakarta ubah hunian tak layak menjadi nyaman melalui bedah kawasan

"Masyarakat Jakarta itu simpel, tidak usah ngomong ketinggian yang paling penting pelayanan mengena, jangan nekat membuat program yang muluk-muluk dan tidak realistis, ujung-ujungnya malah tidak tercapai dan terkesan membohongi masyarakat," kata Kenneth.

Di akhir penghujung jabatan sebagai gubernur DKI, Kenneth meminta kepada Anies Baswedan agar bisa menghasilkan sebuah program positif yang dapat dikenang oleh warga sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Terkait banjir, Pak Anies harus segera selesaikan pengerjaan turap di sejumlah kali di Jakarta. Lalu soal sampah, pengelolaan sampah bisa melibatkan kelurahan. Pemprov DKI bisa menyediakan insinerator untuk setiap kelurahan dalam melakukan pengelolaan sampah ini," katanya.

Ia juga menambahkan, pengelolaan sampah tidak bisa dari atas lalu ke bawah (top down) tetapi harus dimulai dari yang kecil tingkat RT hingga kelurahan saja dulu. 

Baca juga: Anggota DPRD desak DKI konsolidasi lahan untuk hunian bertingkat