Pemerintah Pusat Akan Dialog dengan Tokoh dan Akademisi Papua

"Ketegasan sikap aparat dalam menangani Papua jangan diartikan sebagai bentuk kekerasan. Karena siapapun yang melanggar hukum harus ditindak tegas," ujar Setya.

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Pusat akan berdialog dengan para tokoh masyarakat dan akademisi Papua untuk menyelesaikan segala persoalan Papua secara menyeluruh. "Pemerintah telah berketetapan untuk terus menyelesaikan segala persoalan di Papua secara komprehensif, termasuk dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kalangan akademisi setempat," kata Ketua Desk Papua Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Setya Purwaka, ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin. Ia mengemukakan, pemerintah telah menegaskan kepada seluruh komponen di Papua bahwa seluruh persoalan yang muncul harus diselesaikan secara proposional dan profesional. "Kita menghargai adanya perbedaan pendapat, terkait dengan segala persoalan yang muncul di Papua, termasuk yang disampaikan dalam bentuk unjuk rasa," kata Setya. Namun, tambah dia, bukan berarti unjuk rasa yang dilakukan harus berujung pada tindakan anarkis. "Ketegasan sikap aparat dalam menangani Papua jangan diartikan sebagai bentuk kekerasan. Karena siapapun yang melanggar hukum harus ditindak tegas," ujarnya. Intinya, masing-masing komponen dapat memberikan solusi dengan proposional dan profesional sesuai kewenganan yang dimiliki, ujar Setya menambahkan. Terkait itu, Pemerintah Pusat perlu mengadakan dialog dengan tokoh masyarakat dan kalangan akademisi setempat untuk menemukan kesamaan pandang, apa yang harus dimantapkan agar persoalan Papua dapat diselesaikan secara komprehensif. Pemerintah pusat dalam hal ini diwakili Menko Polhukkam Widodo AS, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, Menteri Dalam Negeri M Ma`ruf, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Para wakil pemerintah itu akan berkunjung ke Timika dan Jayapura untuk berdialog dengan para tokoh masyarakat setempat dan akademisi dari Universitas Cendrawasih. "Dalam kunjungan yang berlangsung hingga Rabu (29/3) tersebut, pemerintah juga akan melihat perkembangan situasi di Papua, pasca insiden Abepura dan aksi demonstrasi di areal pertambangan emas PT Freeport Indonesia," ujar Setya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006