Hubungan Taliban dengan komunitas internasional akan sesuai syariah

Peshawar/Kabul (ANTARA) - Taliban akan berurusan dengan komunitas internasional sesuai dengan hukum syariah, kata pemimpin tertinggi kelompok Islam garis keras itu, menurut salinan pidato yang dibagikan oleh kementerian informasi pada Jumat.

Sekitar 3.000 pemimpin suku, pejabat, dan ulama berkumpul pada Kamis (18/8) di Kandahar, kota di selatan tempat pemimpin spiritual tertinggi kelompok itu, Haibatullah Akhundzada, bermarkas, menurut kantor berita pemerintah, Bakhtar.

Pertemuan itu adalah yang kedua sejak kelompok Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan sekitar setahun yang lalu.

"Pertemuan ini diadakan untuk memikirkan tentang kebebasan yang kita terima dengan berkah Allah, yang kita capai dari darah mujahidin kita," ujar Akhundzada dalam pidatonya.

"Kami akan berurusan dengan komunitas internasional sesuai Syariah Islam ... jika Syariah tidak mengizinkannya, kami tidak akan berurusan dengan negara lain mana pun," kata Akhundzada, menambahkan.

Namun untuk diakui secara resmi sebagai pemerintah oleh negara mana pun, kelompok tersebut berjuang dengan krisis ekonomi yang parah karena penegakan sanksi internasional yang ketat dan penghentian bantuan pembangunan.

Banyak pemerintah, termasuk Amerika Serikat, telah menekan Taliban untuk melonggarkan aturan terhadap perempuan dan membuka sekolah bagi anak perempuan usia sekolah menengah.

Pembicaraan dengan diplomat AS terus berlanjut, khususnya tentang bagaimana menghidupkan kembali sektor perbankan negara yang macet dan kemungkinan pelepasan aset bank sentral yang dibekukan yang disimpan di luar negeri.

Namun, para pejabat telah memperingatkan akan banyaknya rintangan untuk mencapai kemajuan apa pun.

Dalam eskalasi ketegangan, AS pada Juli melakukan serangan pesawat nirawak (drone) di Kabul tengah untuk membunuh pemimpin Al Qaida Ayman al-Zawahiri dan menuduh Taliban melanggar kesepakatan di antara mereka dengan melindungi Zawahiri.

Pertemuan Kamis mengeluarkan beberapa resolusi, menurut kantor berita Bakhtar, termasuk mengutuk serangan drone tersebut dan mengutuk keterlibatan negara tetangga mana pun yang mengizinkan penggunaan wilayah udaranya untuk serangan tersebut.

AS biasanya perlu mendapat izin dari negara-negara tetangga untuk mengakses Afghanistan melalui udara, karena seluruh wilayah Afghanistan berbatasan dengan daratan.

Para pejabat belum mengungkapkan jalur perjalanan drone tersebut. Pakistan, yang berbatasan dengan Afghanistan, mengatakan wilayah udaranya tidak digunakan untuk serangan itu.

Sumber: Reuters