Pemkot Bogor dorong penuntasan Terminal Baranangsiang dan Stasiun LRT

Kami terus berkoordinasi dengan Kemenhub melalui BPTJ sebagai pengelola operasional untuk menuntaskan dua sarana dan prasarana transportasi di Kota Bogor ini

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mendorong penuntasan rencana revitalisasi Terminal Baranangsiang dan operasional Light Rail Transit (LRT) yang untuk sementara sampai Plaza Jambu Dua oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rudy Mashudi kepada ANTARA, di Bogor, Jumat, mengatakan revitalisasi Terminal Baranangsiang dan LRT merupakan program kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Kemenhub dengan Pemerintah Kota Bogor untuk mengatasi kesemrawutan transportasi umum di tengah kota.

"Kami terus berkoordinasi dengan Kemenhub melalui BPTJ sebagai pengelola operasional untuk menuntaskan dua sarana dan prasarana transportasi di Kota Bogor ini," kata Rudy.

Rudy menerangkan rencana revitalisasi Terminal Baranangsiang semula masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahunan Pemerintah Kota Bogor 2019-2024 yang masih dalam kewenangan pemerintah daerah.

Seiring dengan perkembangan waktu, terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat mulai tahun 2020, bahwa terminal tipe A masuk kewenangan Kemenhub yang operasionalnya dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

BPTJ, kata Rudy sedang mengatur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mengelola operasional Terminal Baranangsiang.

"Ini yang kita komunikasikan, terakhir kami berkoordinasi dengan Direktur Sarana dan Prasarana BPTJ, menyatakan bahwa mereka sedang proses KPBU. Jadi pengelolaan Terminal Baranangsiang nanti akan bekerja sama dengan badan usaha," jelasnya.

Sementara, kata Rudy, untuk operasional LRT dari Jakarta, Cibubur hingga Bogor yang masuk ke dalam Kepres Nomor 55 tahun 2018 tentang rencana induk transportasi Jabodetabek juga masih dikoordinasikan.

"Terkait dengan LRT, yang terkoneksinya dari Jakarta ke Jambu Dua dan belum beroperasi. Operasional akan lihat dan meminta kepastian ke Kemenhub," katanya.

Sebelumnya, PT Adhi Karya memperoleh pendanaan melalui kredit sindikasi perbankan senilai Rp2,39 triliun untuk pembangunan LRT Jabodebek, dengan pembiayaan yang terserap mencapai Rp950 miliar.

Sindikasi perbankan tersebut berasal dari Bank Mandiri dengan persentase pendanaan 32,26 persen, BNI 32,26 persen, Bank Pembangunan Daerah Papua 20,87 persen, dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara 14,61 persen.

Adapun total keseluruhan pembiayaan untuk membangun seluruh fasilitas LRT Jabodebek nantinya sebesar Rp4,2 triliun dengan tambahan pendanaan lain, yakni melalui penyertaan modal negara (PNM) senilai Rp1,3 triliun.

Saat ini, pembangunan fasilitas Depo LRT telah mencapai progres fisik sebesar 72,5 persen dengan manuver track dan transfer track yang telah selesai dikerjakan. Serta, gedung pengendali utama sudah diserahkan kepada KAI untuk proses persiapan operasi.

PT Adhi Commuter Properti atau ADCP menilai LRT Jabodebek Tahap 1 yang akan dioperasikan pada tahun ini dapat mendorong pemasaran produk properti Transit Oriented Development (TOD) seperti LRT City.

Saat ini ADCP memiliki 11 proyek yang tersebar di Jabodetabek, dan 7 di antaranya berada di titik stasiun LRT Jabodebek (tahap I).

Adapun proyek, ADCP meliputi LRT City Bekasi – Eastern Green, LRT City Bekasi – Green Avenue, LRT City Jatibening, LRT City MTH, LRT City Tebet, LRT City Ciracas, LRT City Sentul, Adhi City Sentul, serta Member of LRT City - Grand Central Bogor, Member of LRT City - Cisauk Point, Member of LRT City - Oase Park.