"Agar tetap memenuhi dimensi Istita'ah dan tidak mengganggu syarat untuk mencapai kemabruran haji. Khususnya seseorang yang menunaikan ibadah haji melalui program haji reguler yang dikelola pemerintah dan BPKH," ujar Ketua Umum IPHI Ismed Hasan Putro lewat pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pernyataan Ismed itu menanggapi perihal besarnya subsidi atas biaya haji 1443 Hijriah/2022 Masehi. Besaran subsidi mencapai 60 persen dari biaya riil berangkat haji. Pemerintah harus memberi subsidi sebesar Rp65 juta dari biaya riil pelaksanaan haji yang mencapai Rp100 juta.
Ismed mengatakan pemerintah harus tegas terkait subsidi yang diperoleh dari penyimpanan dan pengelolaan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).
Baca juga: Komisi VIII DPR cari formula subsidi pembiayaan haji
Baca juga: Pemerintah akan mengevaluasi besaran biaya haji
Ia berpandangan dana haji yang dikelola oleh BPKH seharusnya dikembalikan utuh untuk kepentingan dan yang memang menjadi hak jamaah. Bukan dijadikan sebagai bantalan untuk subsidi.
"Mari kita kembalikan hakikat berhaji itu atas dasar Istita'ah," kata dia.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan akan menampung setiap usulan yang masuk soal subsidi biaya haji. Namun, untuk keputusan final terkait skema pembiayaan haji harus melalui rapat Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah.
"Apapun usulannya boleh, gimana pun argumentasinya boleh disampaikan. Tetapi keputusannya itu diambil bersama-sama antara DPR dan Pemerintah," kata dia.
Ia berharap keputusan yang akan diambil akan moderat. Di satu sisi jamaah tidak akan diberatkan jika biaya harus naik, di sisi yang lain kesinambungan dana haji akan tetap terjaga.*
Baca juga: Indonesia dan Malaysia bahas haji, termasuk kenaikan biaya masyair
Baca juga: Anggota DPR sebut biaya haji lebih murah jika berangkat dari Aceh
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
