Dalam diskusi virtual BRIN diikuti dari Jakarta, Jumat, Indi menjelaskan intensifikasi riset perlu dilakukan menyambut terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1163/2022 tentang Formularium Fitofarmaka yang memungkinkan fitofarmaka masuk ke dalam skema pembiayaan JKN.
Baca juga: Kemenkes luncurkan Formularium Fitofarmaka
"Momentum ini menjadi penting untuk direspons melalui intensifikasi riset pengembangan fitofarmaka guna menyediakan lebih banyak pilihan fitofarmaka yang masuk ke formularium nasional," kata Indi dalam diskusi bertajuk "Saintifikasi Jamu: Mengungkap Warisan Budaya untuk Menyehatkan Bangsa".
Riset itu dapat dimulai dengan pemetaan penggunaan jamu, obat herbal terstandar (OHT) dan fitofarmaka di sarana fasilitas pelayanan kesehatan.
"Hasil dari pemetaan tersebut kemudian menjadi data basis pengembangan formula yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan regimen terapi konvensional," katanya.
Baca juga: Wamenkes dorong industri farmasi kembangkan fitofarmaka
Indi juga mengatakan bahwa hasil saintifikasi jamu berupa 11 ramuan jamu saintifik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dapat dikembangkan menjadi OHT atau fitofarmaka dengan riset lanjutan.
Dia menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk-produk tersebut mengingat kekayaan hayati yang dimilikinya.
Penguatan peran Indonesia itu, kata dia, dapat dicapai dengan pengembangan industri salah satunya dalam subjek pengobatan herbal.
Baca juga: BPOM: Fitofarmaka bisa menjadi pengganti obat kimia
Tidak hanya itu, kesempatan penguatan bisnis herbal di dalam negeri juga masih terbuka lebar dengan adanya kebiasaan konsumsi jamu di masyarakat Indonesia.
"Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang melimpah dan belum termanfaatkan secara optimal mempunyai peluang yang tinggi untuk mengambil peran," katanya.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
