Komisi VIII DPR cari formula subsidi pembiayaan haji

Jakarta (ANTARA) - Komisi VIII DPR RI akan mencari formula perihal subsidi pembiayaan haji yang membengkak hampir dua kali lipat pada pelaksanaan haji 2022.

"PR (pekerjaan rumah) terbesar Komisi VIII itu adalah bagaimana meramu pembiayaan haji tahun depan, karena subsidi terlalu besar," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis.

Subsidi biaya haji menjadi sorotan setelah adanya pertemuan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belum lama ini. Sebab, besaran subsidi mencapai 60 persen dari biaya riil berangkat haji.

Pemerintah harus memberi subsidi per orang sekitar Rp65 juta dari biaya riil pelaksanaan haji yang mencapai Rp100 juta.

Menurut Yandri, apabila pemerintah terus memberikan subsidi dengan besaran yang sama ataupun naik jika terjadi inflasi, maka akan berdampak pada keuangan haji yang dikelola BPKH.

"Sehingga sejak dini saya tadi minta dengan teman-teman Komisi VIII melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk dari sisi pembiayaan, formulanya bagaimana," kata Yandri.

Ia berharap keputusan yang akan diambil akan moderat. Di satu sisi jamaah tidak akan diberatkan jika biaya harus naik, di sisi yang lain kesinambungan dana haji akan tetap terjaga.

"Jangan sampai besar di pangkal kecil di ujung artinya tidak sehat. Kalau inflasi naik, mungkin tahun depan di atas Rp100 juta biaya riil cost per jamaah. Kalau tidak ada kenaikan atau formula lain, akan mengkhawatirkan kesanggupan dana haji yang dikelola BPKH," kata dia.

Ia pun mendorong Kementerian Agama agar melobi otoritas Arab Saudi perihal pembiayaan haji. Ia yakin jika lobi dilakukan sejak awal, sejumlah item pembiayaan pada pelaksanaan haji bisa ditekan.

"Mungkin dengan lobi dari awal, hal-hal yang bisa kita tekan, bisa kita tekan, sehingga bisa menurunkan pembiayaan yang bisa dibebankan setiap item pelaksanaan ibadah haji," kata dia.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi perihal pembiayaan ibadah haji di masa mendatang.

"Iya itu nanti akan kita bicarakan karena memang pembiayaan haji ada syarat yang menurut saya harus menjadi pertimbangan utama yaitu syarat istitoah," kata dia.