Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Koalisi Papua Bersatu Peduli Kemanusiaan (KPBPK) Nason Elaby menegaskan masyarakat Papua tak sudi diintervensi Australia."Masyarakat Papua muak dengan Australia dan Amerika karena sudah berkali-kali ditipu soal Freeport, oleh sebab itu jangan sekali-kali mereka ikut-ikutan intervensi," katanya saat dihubungi ANTARA News dari Jakarta, Sabtu.Oleh sebab itu, menurut Nason, meski Departemen Imigrasi Australia (DIMA) telah memberikan suaka politik kepada 42 warga Papua, tidak bisa berharap akan mendapatkan simpati dari warga Papua."Justru sebaliknya warga Papua bersama-sama dengan pemerintah pusat akan menekan DIMA untuk meninjau ulang kebijakan tersebut karena jelas sangat melukai perasaan warga Papua sendiri," tambahnya.Lebih lanjut Nason menyayangkan langkah 43 warga Papua yang mencari suaka di Australia sejak Januari 2006 lalu. Ia berpendapat mestinya hal itu tak perlu terjadi, jika mereka terlebih dulu merangkul beberapa tokoh masyarakat dan pihak berkompeten di Papua untuk kemudian membicarakan masalah mereka dengan pemerintah Indonesia."Tetapi kami tidak bisa menyalahkan begitu saja, karena mungkin juga mereka merasa tidak aman sehingga perlu mencari suaka politik sampai ke Australia. Dan kalau hal ini diantisipasi pemerintah sejak awal, tidak mungkin terjadi seperti sekarang ini," tandasnya.Nason mengaku tidak setuju dengan usulan DPR agar pemerintah RI memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia karena justru akan memperkeruh keadaan."Kalau bisa ditempuh dengan dialog, mengapa harus membekukan hubungan dengan Australia? Menurut kami kalau hal itu dilakukan malah menambah persoalan saja," ujarnya.Saat ditanya apakah pemberian suaka tersebut ada kaitannya dengan peristiwa kerusuhan antara mahasiswa dengan kepolisian yang terjadi beberapa waktu sebelumnya di Abepura, Nason mengaku tidak tahu."Kalau soal itu kami tidak tahu, tetapi yang jelas peminta suaka adalah golongan dari OPM (Organisasi Papua Merdeka)," tuturnya.Nason juga mengingatkan agar kasus ini menjadi pelajaran berharga baik bagi pemerintah RI maupun warga Papua sendiri.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
