Jember (ANTARA News) - Menteri Negara BUMN Sugiharto menjamin ke depan tidak akan terjadi lagi PLN membeli listrik dari swasta dengan harga tinggi, karena akan berimplikasi luas terutama terhadap kerugian yang selalu diderita PLN, dan masyarakat senantiasa dihantui oleh kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)."Sebagai Menteri BUMN, saya akan menjaga agar PLN masa mendatang tidak lagi membeli listrik dari pihak swasta dengan harga lebih mahal," kata Menteri kepada wartawan di sela-sela panen raya kedelai di Jember, Jawa Timur, Sabtu. Sugiharto menjelaskan, saat ini PLN dalam mencukupi kebutuhannya, membeli listrik dari PLTU Paiton I dan II yang dikelola perusahaan asing dan swasta lokal seharga 5,8 sen dolar AS/KWh. Padahal, idealnya harga listrik itu sekitar 4,6 sen dolar/KWh. Sementara PLN sendiri menjual listrik kepada masyarakat hanya 2,7 sen dolar/KWh, sehingga pemerintah memberikan subsidi cukup tinggi. Menteri menolak usulan agar masalah harga tersebut dinegosiasi ulang. Alasannya, kesepakatan harga tersebut sudah tercantum dalam kontrak dan itu harus dihormati, karena apabila dibatalkan atau dinego ulang, akan menjadi preseden buruk terhadap iklim investasi di Indonesia. "Yang sudah, biarlah berlalu. Tapi masa mendatang, saya akan mengawasi dengan ketat agar tidak terjadi lagi PLN membeli listrik dengan harga mahal," ujar Sugiharto. Mengenai energi alternatif seperti nuklir, menteri mengakui biayanya jauh lebih murah. Namun hal itu belum menjadi pemikiran pemerintah saat ini, karena disamping akan menimbulkan pertentangan, Indonesia masih memiliki kekayaan energi yang lain seperti geothermal (panas bumi) yang persediaannya melimpah. "Mungkin 10 tahun lagi pembangkit listrik tenaga nuklir bisa dipertimbangkan untuk dioperasionalkan. Apalagi kalau pertumbuhan ekonomi masyarakatnya telah mencapai di atas enam persen dan tingkat stabilitas negara cukup terkendali. Untuk masa sekarang, rasanya belum memungkinkan," tutur Sugiharto.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
