Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan menilai target angka kemiskinan di tahun 2023 yang mencapai rentang 7,5 persen sampai 8,5 persen bisa tercapai jika perlindungan sosial (perlinsos) hingga subsidi diperkuat.
"Target itu bisa saja tercapai jika pemerintah bersedia untuk terbebani dengan anggaran subsidi energi yang terus membengkak dan anggaran untuk pos perlindungan sosial yang perlu terus meningkat untuk menjaga daya beli masyarakat," kata Fajar kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Tetapi, lanjut dia, semuanya tergantung dari orientasi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terlihat saat ini cenderung masih berkapasitas untuk jangka pendek.
Baca juga: Kemenkeu: Kebijakan fiskal efektif turunkan ketimpangan selama pandemi
Baca juga: Kemenkeu: Kebijakan fiskal efektif turunkan ketimpangan selama pandemi
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun pada tahun 2023 untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat,serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dengan alokasi anggaran perlindungan sosial pada tahun depan yang belum terlalu besar, Fajar berpendapat dana tersebut harus ditingkatkan jika target angka kemiskinan ingin dicapai.
"Apalagi pencapaian yang dialami ekonomi Indonesia saat ini belum tentu terjadi untuk jangka panjang karena perkembangan ekonomi penuh dengan ketidakpastian," ujarnya.
Baca juga: Menkeu sebut anggaran perlinsos capai Rp441,3 triliun pada 2023
Baca juga: Menkeu sebut anggaran perlinsos capai Rp441,3 triliun pada 2023
Adapun target angka kemiskinan pada tahun depan tersebut optimistis dicapai pemerintah dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.
Selain angka tingkat kemiskinan, angka pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rentang 73,31 hingga 73,49.
Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.
Baca juga: Presiden Jokowi: Ketidakpastian global tak boleh buat RI pesimistis
Baca juga: Presiden: Belanja negara RAPBN 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun
Baca juga: Presiden Jokowi: Ketidakpastian global tak boleh buat RI pesimistis
Baca juga: Presiden: Belanja negara RAPBN 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022