Memotret penganggur di "jantung" kawasan industri Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi masih tetap menjadi primadona bagi investor baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Namun lagi-lagi capaian ini belum mampu menekan angka pengangguran bagi warga Kabupaten Bekasi meski idealnya banyak proyek banya

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Menyandang predikat pemilik kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara hingga penyumbang penerimaan negara paling tinggi dari sektor pajak industri tidak lantas menjamin tingkat pengangguran di wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, rendah.

Dihuni kurang lebih sebanyak 7.339 perusahaan dengan 11 kawasan industri besar, namun realitas kehidupan ekonomi masyarakatnya masih jauh tertinggal dari hiruk pikuk suara produksi mesin. Angka pengangguran warga pribumi masih tinggi, ibarat pepatah "tikus mati di lumbung padi".

Tinggi tembok bangunan industri menjadi magnet jutaan pencari kerja hingga ketersediaan lowongan pekerjaan tidak pernah sebanding dengan jumlah pelamar kerja. Fakta ini juga menjadi penyebab wilayah kabupaten atau kota yang memiliki kawasan industri kerap dibelenggu masalah pengangguran.

Biro Pusat Statistik (BPS) pun mengamini kondisi tersebut dengan meminjam istilah "ada gula ada semut" yang dimaknai bahwa setiap daerah industri pasti memiliki persoalan angka pengangguran relatif tinggi.

Hal itu dikarenakan daya tarik daerah dengan kawasan industri besar berbanding lurus dengan tingginya angka mobilisasi penduduk. Banyak penduduk luar daerah datang ke Kabupaten Bekasi untuk mencari pekerjaan dan mereka yang masih berstatus pencari kerja akan terdata sebagai pengangguran.

Daya tarik Kabupaten Bekasi semakin kuat bagi para pendatang dari luar daerah karena wilayah itu selalu menjadi salah satu kabupaten dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tertinggi di Tanah Air.

Tahun 2022 ini UMK Kabupaten Bekasi mencapai Rp4.791.843 atau hanya selisih Rp25.000 dari Kota Bekasi yang menjadi daerah dengan UMK tertinggi 2022 yakni sebesar Rp4.816.921 namun jumlah pabrik di Kabupaten Bekasi jauh lebih banyak ketimbang daerah tetangganya itu.

Faktor lain adalah tingginya angka realisasi investasi di Kabupaten Bekasi dari tahun ke tahun. Wilayah ini bahkan menjadi langganan peraih penghargaan sebagai kabupaten/kota dengan capaian penanaman modal tertinggi di Indonesia dari Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pada triwulan pertama 2022 tercatat investasi yang masuk sudah mencapai Rp16,5 miliar, menyumbang 41,9 persen total investasi Provinsi Jawa Barat di periode yang sama serta naik Rp3,05 triliun dari capaian periode yang sama tahun lalu yakni Rp13,45 triliun.

Realisasi investasi itu dihasilkan dari total 2.073 proyek terdiri atas 1.200 proyek penanaman modal asing serta 873 proyek penanaman modal dalam negeri hingga mampu menyerap sedikitnya 7.746 orang tenaga kerja.

Masih primadona

Ini membuktikan bahwa Kabupaten Bekasi masih tetap menjadi primadona bagi investor baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Namun lagi-lagi capaian ini belum mampu menekan angka pengangguran bagi warga Kabupaten Bekasi meski idealnya banyak proyek banyak lowongan kerja.

Di sisi lain faktor-faktor tersebut menjadi pendorong antusiasme tinggi pendatang dari luar daerah dengan berbondong-bondong datang ke Kabupaten Bekasi untuk meniti karir hingga mengadu nasib. Yang jadi persoalan berikutnya adalah bagaimana nasib warga lokal di tengah persaingan mencari kerja.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Jawa Barat belum lama ini menyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bekasi hingga akhir tahun 2021 mencapai 10,09 persen dari total angkatan kerja sebanyak 1.953.408 jiwa.

Sebanyak 197.098 jiwa warga Kabupaten Bekasi masih tercatat berstatus pengangguran meski demikian dinas ketenagakerjaan setempat mengklaim angka pengangguran itu tidak seluruhnya warga lokal melainkan juga pendatang yang tinggal dan menetap di daerah itu.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi juga menyatakan tingkat pengangguran berhasil diturunkan sebesar 1,45 persen dari tahun sebelumnya yakni 11,54 persen sepanjang tahun 2020 persen meski didominasi faktor beroperasinya kembali perusahaan usai ditutup sementara akibat pandemi COVID-19.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri sebenarnya sudah sejak lama melakukan sejumlah upaya untuk menekan angka pengangguran di wilayahnya hanya saja belum mampu merealisasikannya secara optimal namun belakangan usaha itu mulai membuahkan hasil yang signifikan.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyatakan persoalan pengangguran harus segera dituntaskan melalui sejumlah rencana aksi terukur berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan agar berjalan efektif serta efisien.

Pemkab Bekasi kini mulai menindaklanjuti rencana aksi yang sebelumnya telah dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah melalui program kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi.

Tekan pengangguran

Program menekan angka pengangguran itu direalisasikan melalui pelatihan wirausaha mandiri, pelatihan kompetensi, kajian pasar kerja dan UMKM, kerja sama penempatan pencari kerja, Hubungan Industrial Pancasila (HIP), hingga sekolah prakerja.

Bupati menilai program itu efektif mengatasi indeks permasalahan pengangguran. Dengan angka-angka yang telah ditargetkan sesuai penyusunan dan penetapan jangka waktu, ia pun optimistis mampu mencapai penyerapan tenaga kerja lokal ke dunia industri secara optimal.

Program yang sudah mulai berjalan ini fokus kepada pelatihan dan penekanan "hard skill" oleh Balai Latihan Kerja (BLK) maupun "soft skill" di sekolah jenjang SMK melalui dua jalur yakni pemagangan serta perjanjian kerja waktu tertentu.

Pelatihan wirausaha mandiri bertujuan membentuk keahlian atau kemampuan untuk melakukan suatu usaha dengan fokus kegiatan mulai dari pelatihan pembuatan kain majun, digital marketing, servis elektronik, tenun batik, hingga pelatihan produksi makanan olahan.

Sedangkan pelatihan kompetensi oleh UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi diselenggarakan unit pelatihan kerja dan lembaga pelatihan kerja. Peserta yang dinyatakan lulus program ini diberikan sertifikasi kompetensi hasil kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kemudian kajian pasar kerja dan UMKM direalisasikan dengan kajian kebutuhan pasar kerja serta kerja sama UMKM setiap perusahaan di Kabupaten Bekasi oleh tim gabungan unsur pemerintah, Apindo, dan stakeholder ketenagakerjaan yang hasilnya dijadikan acuan penanggulangan pengangguran jangka menengah dan panjang.

Kerja sama penempatan kerja dikerjakan melalui komitmen bersama pemerintah daerah dengan perusahaan, meliputi pelaporan lowongan kerja dari perusahaan kepada pemerintah secara berkala. Perekrutan ini bagi warga ber-KTP Kabupaten Bekasi atau warga yang sudah melakukan uji kompetensi.

Program HIP berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, diawali training of trainer kepada unsur pemerintah daerah, Apindo, serta serikat pekerja yang duduk di lembaga kerja sama Tripartit. Salah satu tugasnya menyusun buku HIP dalam empat bahasa yakni Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, dan Korea.

Terakhir program sekolah prakerja, kerja sama perusahaan dengan SMK melalui konsep 'bapak asuh' yakni satu perusahaan mengasuh tiga SMK dalam bentuk kegiatan pelatihan soft skill dan budaya kerja, seleksi dan rekrutmen, pemagangan tiga sampai enam bulan, hingga kontrak kerja.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah membentuk dua tim khusus yang bekerja secara simultan dalam upaya penanggulangan pengangguran. Pertama, tim koordinasi penanggulangan pengangguran yang berfokus pada penempatan calon tenaga kerja dengan komposisi Disnaker, Apindo, dan Forum HRD perusahaan.

Tim kedua adalah tim daerah revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang berfokus pada pengurangan jarak selisih antara calon tenaga kerja dengan kompetensi yang diminta dunia industri. Tim ini dipimpin Dinas Pendidikan dengan misi peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.

Apindo Kabupaten Bekasi sendiri menargetkan mampu menyerap setidaknya 3.000 pengangguran berstatus warga dengan KTP Kabupaten Bekasi pada tahap awal upaya menekan angka pengangguran di daerah itu sebagai gebrakan perdana Satgas Pengangguran.

Tidak butuh waktu lama, Pemerintah Kabupaten Bekasi langsung 'tancap gas' dengan melakukan penandatangan kerja sama 61 perusahaan swasta melalui mitra Apindo Kabupaten Bekasi. Penandatangan dilakukan bertepatan dengan peluncuran pelatihan kompetensi dan pemagangan serta penempatan kerja.

Ketua Apindo Kabupaten Bekasi Sutomo berharap langkah awal Satgas Pengangguran ini menjadi pintu masuk dan peluang bagi putra dan putri Kabupaten Bekasi menuju dunia industri, tidak hanya sebatas menjadi penonton di daerah sendiri.

Program ini dinilai efektif karena hanya berselang satu minggu usai penandatanganan kerja sama dengan 61 perusahaan di kawasan industri, sebanyak 480 tenaga kerja lokal sudah langsung mendapatkan pekerjaan setelah melewati proses seleksi dengan skema khusus dan terbatas.

Di saat bersamaan, sebanyak 1.070 calon tenaga kerja asal Kabupaten Bekasi juga tengah mengikuti kegiatan pelatihan dan pemagangan kerja tahap pertama di Balai Latihan Kerja yang berlokasi di Kecamatan Tambun Utara.

Seribuan calon tenaga kerja itu berasal dari sejumlah sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas, serta sekolah vokasi dengan persyaratan memiliki kartu tanda penduduk Kabupaten Bekasi.

Mereka diwajibkan menyelesaikan pelatihan kerja hingga uji kompetensi sebelum mengikuti pemagangan kerja di sejumlah perusahaan yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Setelah magang, mereka yang dinyatakan memiliki kompetensi sesuai klasifikasi dan kebutuhan perusahaan akan diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut.

Selain itu, 138 calon tenaga kerja lokal lain juga sedang mengikuti program pemagangan kerja luar negeri sedangkan ribuan calon tenaga kerja sisanya saat ini masih menunggu jadwal pelatihan dan pemagangan kerja tahap kedua.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi juga menggandeng bapak asuh dari perusahaan di kawasan industri untuk memberikan pelatihan kerja kepada para pelajar melalui skema perusahaan masuk sekolah.

Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Betty Kusuma Wardhani mengaku telah menggandeng PT Suzuki Citra Asri Buana sebagai perusahaan pertama yang melaksanakan kegiatan ini dengan sasaran pelajar di SMK Dewantara Kecamatan Cikarang Pusat.

Melalui kegiatan perusahaan masuk sekolah, para pelajar diharapkan mampu menyerap pengetahuan serta wawasan mengenai teknik dan keahlian khusus yang dimiliki sumber daya manusia dari perusahaan yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Berbekal kondusifinya wilayah yang terus terjaga dengan baik, ditambah kemudahan layanan investasi menjadi faktor pendukung peningkatan investasi oleh penanam modal di Kabupaten Bekasi.

Bertambahnya jumlah proyek industri para investor dari tahun ke tahun tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang juga akan semakin tinggi sehingga diharapkan mampu mengatasi persoalan pengangguran.

Lalu, program-program yang tengah diintensifkan pemerintah daerah setempat diharapkan mampu mencetak tenaga-tenaga kerja lokal yang handal dengan keahlian khusus yang dibutuhkan oleh dunia industri.

Sebab angkatan kerja akan selalu hadir setiap tahun, di sisi lain perusahaan juga akan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Proses ini seperti tidak ada usainya, akan terus bergulir ke depan.

Melalui kerja konkret, terukur, terarah, dan tepat sasaran dengan sejumlah langkah strategis, program ini diharapkan terus bergulir hingga menjadi efek bola salju yang implementasi serta daya serapnya semakin besar dari waktu ke waktu sampai persoalan pengangguran di Kabupaten Bekasi teratasi.