Bamsoet: Rapat konsultasi bahas antisipasi kondisi global

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan rapat konsultasi para ketua lembaga tinggi negara termasuk Presiden Joko Widodo pada Jumat (12/8), membahas antisipasi terhadap berbagai kondisi global yang diperkirakan kedepannya semakin tidak menentu.

Dia menjelaskan kondisi global karena masih adanya efek pandemi COVID-19, ditambah terjadinya konflik Rusia-Ukraina, perang dagang dan teknologi Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan baru di Selat Taiwan, serta disrupsi rantai pasok yang berimplikasi pada fluktuasi harga komoditas pangan dan energi

"Rapat konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara digagas pertama kali (almarhum) Taufiq Kiemas saat menjabat Ketua MPR RI periode 2009-2013, tuan rumah rapat konsultasi dilakukan secara bergantian. Hari ini Presiden Joko Widodo yang menjadi tuan rumah, rapat konsultasi selanjutnya akan di lakukan di DPR RI dengan tuan rumah Ketua DPR RI Puan Maharani," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo menargetkan defisit anggaran pada tahun 2023 bisa di bawah 3 persen, maksimal 2,8 persen. Menurut dia, butuh kerja keras untuk merealisasikannya mengingat kondisi pemulihan global yang tidak menentu, selain juga faktor peningkatan utang yang signifikan, menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan.

"Pembayaran kupon dan jatuh tempo utang pemerintah akan berdampak pada pengurangan cadangan devisa. Berdasarkan data bulan Juli 2022, kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia mencapai 21,6 miliar dolar AS per-bulan," ujarnya.

Sementara itu menurut dia, posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juli 2022 masih senilai lebih dari dua kali lipat dari standar kecukupan internasional.

Bamsoet menjelaskan, sebagai strategi jangka pendek dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, penyusunan prioritas dan realokasi anggaran secara tepat harus segera diperlukan.

Menurut dia, kebijakan "burden sharing" yang tidak hanya dengan moneter tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang.

"Sementara itu untuk strategi jangka panjang, membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun ke depan dan pada saat yang bersamaan memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga," tuturnya.

Bamsoet menjelaskan, di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur.

Dari segi moneter menurut dia, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah.

"Di sisi lain, krisis pangan dan krisis energi global juga harus diantisipasi untuk meminimalisasi dampak buruk bagi Indonesia, dan tidak berimbas pada terganggunya agenda politik nasional yang sudah di depan mata (Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024)," ujsrnya.

Tantangan lainnya menurut dia adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi tahunan per Juli 2022 telah mencapai 4,94 persen. Dia menjelaskan, penyumbang inflasi dari kenaikan harga cabai merah, kenaikan tarif angkatan udara, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit.

"Diperkirakan dan pada bulan Agustus inflasi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen. Bahkan pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen," ujarnya.

Namun menurut Bamsoet, ada sisi positif yang Indonesia miliki berdasarkan hasil survei Bloomberg, bahwa Indonesia dianggap sebagai negara dengan tingkat risiko resesi yang kecil, hanya 3 persen.

Dia menilai angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-rata negara Amerika dan Eropa yaitu 40 hingga 55 persen ataupun negara Asia Pasifik pada rentang antara 20 hingga 25 persen.

Hadir dalam rapat konsultasi tersebut antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Ketua MK Anwar Usman, Ketua MA Syarifuddin, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, dan Ketua BPK Isma Yatun. Selain itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mendampingi Presiden Joko Widodo.