Indonesia Justice Watch menilai kinerja KPK tunjukkan hasil meyakinkan

KPK makin solid dalam memberantas korupsi. Dulu KPK diragukan bakal ada OTT, namun masih ada.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri menunjukkan hasil yang meyakinkan dalam upaya membangun budaya antikorupsi.

"KPK makin solid dalam memberantas korupsi. Dulu KPK diragukan bakal ada OTT, namun masih ada," kata Direktur Eksekutif IJW Akbar Hidayatullah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat

Praktisi hukum ini berpandangan melalui berbagai program yang dijalankan KPK, masyarakat kini semakin sadar serta anti terhadap korupsi.

Salah satu indikatornya ialah merujuk pada nilai indeks perilaku antikorupsi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sejak 2019 hingga 2022 konsisten naik, dan hal itu tidak pernah terjadi di era sebelumnya, ujarnya.

Menurutnya, sejak Firli bersama pimpinan lainnya menakhodai lembaga antirasuah tersebut, strategi pemberantasan korupsi terlihat komprehensif dan sistemik.

KPK tidak hanya fokus pada upaya penindakan melainkan juga pendidikan dan pencegahan yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis.

"Ada puluhan ribu pendidikan formal yang sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, tahun ini saya dengar ditargetkan tidak kurang 53 ribu," kata dia.

Di luar itu, ia juga menilai KPK gencar melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Pada tahun 2021 KPK diketahui menargetkan sosialisasi terhadap 16 juta masyarakat. Sedangkan pada 2022, sebanyak 20 juta warga menjadi target sosialisasi.

"Ini belum lagi pelatihan yang menyasar ribuan tokoh masyarakat. Saya lihat memang kelihatan masif di sini," ujarnya lagi.

Ia mengatakan banyak program unggulan KPK yang penekanannya lebih kepada pembangunan integritas dan budaya antikorupsi. Program tersebut menyasar masyarakat umum dan penyelenggara negara termasuk partai politik.

Sebagai contoh program penguatan antikorupsi bagi penyelenggara negara (PAKU Integritas) yang menyasar sejumlah kementerian dan lembaga. Terakhir, pada Kamis (11/8) Kementerian Dalam Negeri diketahui mengikuti program itu di Gedung KPK.

Begitu juga dengan program politik cerdas berintegritas (PCB) yang masih terus bergulir dengan menyasar 20 partai politik peserta Pemilu 2019.

Sayangnya, ujar dia, program seperti itu sering dipandang sebelah mata, karena KPK telanjur diasosiasikan dengan penangkapan atau operasi tangkap tangan.

Padahal, membangun integritas dan budaya antikorupsi melalui pendidikan termasuk ke dalam tindakan pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang KPK.
Baca juga: KPK turut amankan uang dari OTT Bupati Pemalang dan kawan-kawan
Baca juga: KPK total tangkap 34 orang terkait OTT Bupati Pemalang