Surabaya (ANTARA News) -Pemerintah Indonesa perlu lebih berhati-hati dalam menangani berbagai persoalan politik dan sosial di Papua, karena kebijakan Australia memberikan visa sementara bagi 42 orang Papua pencari suaka politik akan memperkuat gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar negeri, kata seorang analis di Sydney. "Pemberian visa sementara kepada 42 orang pencari suaka politik asal Papua dari Pemerintah Australia justru akan memperkuat gerakan OPM di luar negeri, oleh sebab itu pemerintah Indonesia perlu lebih berhat-hati dalam menangani setiap masalah yang terjadi di Papua," kata analis politik masalah Australia, Ian Siagian, yang saat dihubungi ANTARA News pada Jumat berada di Sydney. Menurut dia, pemberian visa itu dilakukan pada 23 Maret 2006, dan para pencari suaka politik asal Papua itu menurut rencana oleh Pemerintah Australia akan dipindahkan dari Pulau Natal (Christmas Island) ke Melbourne, Victoria. Berkaitan dengan masalah tersebut, Ian Siagian --yang juga kolomnis masalah politik di media massa asing-- mengemukakan bahwa pada 2 April 2006 akan dilakukan National Day of Action di Melbourne dan Sydney. Di Melbourne kegiatan itu dipusatkan di State Library Swanson Street Melbourne, sedangkan di Sydney berlangsung di Hyde Park North dengan pembicara khusus Senator Kerry Nettle. Kedua acara itu, katanya, dilakukan serentak pukul 12.00 waktu setempat. "Dengan pemberian visa sementara oleh pemerintah Australia, maka akan memberikan amunisi segar bagi gerakan OPM diluar maupun di dalam negeri. Dalam konteks ini, Indonesia harus lebih hati-hati menangani masalah domestik di Papua," tegasnya. Dia khawatir, OPM akan lebih gencar melaksanakan gerakannya, dan mereka dapat memunculkan permasalahan di mata masyarakat dunia, serta sangat efektif menarik simpati dari negara asing. Sedangkan, ia menilai, Indonesia yang menambah personel TNI dan polisi ke Papua malah akan menngurangi simpati dari pihak luar negeri. Penyelesaian masalah Papua, menurut dia, bukan dengan cara kekerasan, karena hal itu akan dapat diselesaikan dengan cara pendekatan secara baik-baik di dalam negeri, dan terutama di luar negeri. Indonesia, dinilainya, harus memiliki tim khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut yang terus meningkatkan lobi aktif dalam melancarkan diplomasi ke luar negeri. Jakob Rumbiak sebagai juru bicara Luar Negeri dari OPM Transisi sangat berbesar hati dan menyambut baik upaya Australia memberikan visa bagi para pencari suaka politik di Australia dari Papua, demikian Ian Siagian. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006