Bogota, Kolombia (ANTARA News) - AS akan tetap menempatkan Libya dalam daftar negara-negara sponsor terorisme, kendatipun negara di kawasan Afrika Utara itu menjadi mitra yang baik menyangkut masalah keamanan, kata seorang pejabat senior AS, Kamis. Bulan depan saat Departemen Luar Negeri menerbitkan laporan tahunannya Pola-Pola Terorisme Global, Libya akan tetap masuk dalam daftar itu, kata Henry Crumpton, koordinator kontra terorisme Deplu kepada Reuters di Kolombia, tempat ia menghadiri konferensi keamanan rejional. Crumpton mengatakan Sudan -- yang juga masuk dalam daftar itu bersama dengan Kuba, Suriah, Korea Utara dan Iran -- tidak akan dicoret dalam daftar tahun ini, kendatipun adanya beberapa kemajuan dalam kerjasama kontra terorisme. Ia mengatakan tidak ada negara sponsor baru yang masuk dalam daftar tersebut. Negara-negara yang tercantum dalam daftar itu dilarang memperoleh senjata AS. AS mengawasi penjualan barang-barang dengan aplikasi militer dan sipil, pembatasan bantuan AS dan memerlukan keputusan Washington bagi pinjaman-pinjaman dari institusi-institusi keuangan internasional. Menjawab pertanyaan apakah Libya akan dicoret dari daftar itu dalam laporan April itu, Crumpton mengatakan "Jawaban untuk itu adalah tidak. Akan tapi Libya telah membuat kemajuan besar dalam dua tahun terakhir dan kami mengharapkan dalam beberapa hal kami dapat membicarakan pertanyaan itu." Libya yang lama dianggap sebuah negara nakal oleh Washington, pada tahun 2003 memutuskan menghentikan aktivitas senjata nuklir dan mengaku bertanggungjawab atas serangan bom di sebuah pesawat AS di wilayah udara Lockerbie. "Itu adalah persoalan kepercayaan dan waktu," kata Crumpton. "Saya harus menegaskan kendatipun hal itu menyangkut kerjasama intelijen, menyangkut dampak operasional terhadap musuh. Libya adalah mitra yang baik." Seorang pejabat senior Libya Januari lalu mengatakan negaranya mengharapkan dicoret dari daftar itu segera, dan spekulasi muncul dalam tahun lalu bahwa Libya mungkin akan memperoleh keinginannya dalam pengakuan kemajuan kontra terorismenya dan sementara hubungan diplomatik dan ekonomi meningkat. Pada hari Jumat pemimpin Libya, Muammar Khadafi memberikan ceramah tentang demokrasi melalui jaringan telepon pada satu pertemuan para ilmuwan AS dan Libya di New York, dan memuji sistem politik Libya karena unggul daripada demokrasi perwakilan dan parlementer di Barat "yang menggelikan dan "palsu."Sudan tetap masuk Sudan, yang pernah menajdi pangkalan pemimpin Al Qaeda, Osama bin Laden, juga tetap masuk dalam daftar itu karena hak asasi yang memprihatinkan menyulitkan perbaikan hubungannya dengan AS. "Mereka telah membuat sejumlah kemajuan dalam beberapa bidang, tapi Darfur adalah satu tragedi yang menyedihkan," kata Crumpton. Di Darfur, Sudan barat, di mana pertempuran masih berlangsung kendatipun adanya gencatan senjata, PBB mengatakan negara itu mendukung milisi Arab melakukan pembersihan etnik. "Saya telah berbicara langsung dengan Sudan tentang masalah ini dan kami mengemukakan kepada mereka, anda tidak dapat mengabaikan Darfur dan kebijakan mereka di sana," kata Crumpton. Menjawab pertanyaan apakah ada negara-negara baru akan masuk dalam daftar itu, ia mengataan kami mengharapkan tidak ada negara yang akan amsuk dalam beberapa pekan mendatang. Irak dicoret dari daftar itu Oktober 2004 setelah ivasi AS tahun 2003 yang menggulingkan mantan presiden Irak Saddam Hussein. Para pengamat mengatakan tidak ada negara-negara lain di daftar itu mungkin bakal dicoret dalam waktu dekat. (*)
Copyright © ANTARA 2006
