Anggota DPR: Pemekaran nagari dapat tingkatkan pelayanan publik

"Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian dan Pak Wamen John Wempi serta jajaran Kementerian Dalam Negeri yang telah menyetujui usulan pemekaran ini," ujarnya.

Payakumbuh, (ANTARA) - Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II Rezka Oktoberia menilai pemekaran nagari untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah sehingga akan memudahkan masyarakat.

Rezka saat dihubungi di Payakumbuh, Jumat, mengatakan selama ini terdapat sejumlah nagari yang penyelenggaraan pelayanan publiknya sulit dijangkau oleh masyarakat.

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatra Barat.

"Pemekaran ini dimaksudkan dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, bisa dibayangkan bagaimana susahnya masyarakat mengurus administrasi mereka ke kantor wali nagari sementara jarak yang harus mereka tempuh sangat jauh," kata dia.

Politikus Partai Demokrat itu mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Watipo yang secara resmi menyerahkan daftar kode wilayah baru kepada Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi.

Dia juga mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri yang sudah menyetujui dan mengesahkan usulan pemekaran nagari yang diajukan oleh Pemkab Pasaman Barat sejak beberapa waktu lalu.

"Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian dan Pak Wamen John Wempi serta jajaran Kementerian Dalam Negeri yang telah menyetujui usulan pemekaran ini," ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa sebenarnya terdapat 71 usulan nagari pemekaran yang diajukan, namun untuk tahap awal, sudah disetujui 59 nagari.

"Sisa dari usulan yang belum disetujui akan terus saya kawal hingga batas akhir waktu 1 Oktober," kata Ketua Perempuan Demokrat RI Sumatera Barat tersebut.

Sebelumnya Wamendagri John Wempi Watipo mengatakan pemekaran 59 nagari yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat disetujui setelah Kementrian Dalam Negeri menganalisa dan melakukan kajian mendalam terkait usulan tersebut.

"Kami menerima ratusan usulan pemekaran nagari, kelurahan dan desa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, oleh karena itu, semua harus dikaji, dianalisa, dan ditelaah dengan seksama agar dapat diwujudkan," ujarnya.