Jakarta (ANTARA) - Kelanjutan upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu proses perdamaian di Myanmar akan dibahas dalam KTT para pemimpin perhimpunan tersebut pada November mendatang.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri RI Achmad Rizal Purnama dalam pengarahan media secara daring, Kamis.
Menurut dia, keputusan tersebut diambil oleh para menteri luar negeri ASEAN dalam pertemuan mereka di Kamboja pekan lalu, sebagai respons atas tidak adanya kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang ditujukan untuk membantu mengakhiri krisis di Myanmar.
“Sesuai hasil komunike bersama, para menlu ASEAN menyampaikan bahwa nanti pada saat KTT, kepala negara ASEAN akan memberi penilaian atas kemajuan implementasi Konsensus Lima Poin untuk kemudian memberi keputusan apa yang akan dilakukan ASEAN selanjutnya,” ujar Rizal.
Rekomendasi para menlu ASEAN untuk meneruskan pembahasan isu Myanmar ke tingkat kepala negara, kata dia, telah sesuai dengan mandat Konsensus Lima Poin yang merupakan hasil ASEAN Leaders’ Meeting di Jakarta, April 2021.
Mengenai utusan khusus (special envoy) ASEAN untuk Myanmar yang berdasarkan konsensus tersebut dijalankan oleh negara yang memegang keketuaan ASEAN, juga akan dibahas lebih lanjut mengingat sejauh ini Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN tahun lalu.
Kamboja selaku ketua ASEAN tahun ini belum mendapat akses untuk menemui semua pihak yang berkonflik di Myanmar karena tidak diizinkan oleh militer negara tersebut.
Indonesia yang akan bertugas sebagai ketua ASEAN tahun 2023 akan sangat bergantung kepada hasil pembahasan para pemimpin ASEAN dalam KTT mendatang.
“Hasil itulah yang akan menjadi panduan kita sebagai ketua ASEAN (tahun depan) tentang bagaimana menavigasi atau membantu Myanmar keluar dari krisis politik,” kata Rizal.
Dia juga menjelaskan bahwa dalam menyikapi isu Myanmar, Menlu RI Retno Marsudi selalu berupaya merangkul dan meminta komitmen dari semua pihak.
“Karena kita satu saudara, sesama keluarga, maka ketika sudah mengulurkan tangan untuk membantu di saat yang sama harus ada respons balik yang baik dari junta militer untuk menanggapi secara positif uluran tangan dari ASEAN,” tutur Rizal.
Sebelumnya, Menlu Kamboja Prak Sokhonn mengatakan kurangnya kepercayaan dan kemauan politik menghambat proses perdamaian di Myanmar.
Dia juga menegaskan bahwa ASEAN akan terus menolak keikutsertaan pemimpin junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan regional, kecuali junta membuat kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin.
Konsensus tersebut menyerukan “penghentian segera kekerasan” dan semua pihak melakukan “pengendalian sepenuhnya”; dialog konstruktif di antara semua pihak; mediasi pembicaraan oleh utusan khusus ketua ASEAN; penyaluran bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh ASEAN; serta kunjungan ke Myanmar oleh delegasi ASEAN yang dipimpin oleh utusan khusus, untuk bertemu dengan semua pihak yang berkonflik.
Di lain pihak, junta Myanmar mengatakan anggota ASEAN tidak boleh ikut campur dalam urusannya atau terlibat dengan "teroris" yang menentang aturannya.
Militer menegaskan komitmennya terhadap proses perdamaian yang akan ditentukan berdasarkan perkembangan di lapangan.
"ASEAN harus menghormati hak setiap negara anggota dan menahan diri dari campur tangan, subversi, dan paksaan," kata junta dalam pernyataannya.
Myanmar telah terperangkap dalam lingkaran kekerasan sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih pada Februari 2021.
Kudeta itu mengakhiri proses demokrasi yang berlangsung selama satu dekade terakhir, serta memicu demonstrasi besar-besaran, pemogokan, dan perlawanan bersenjata, yang direspons para jenderal dengan kekuatan mematikan.
Baca juga: Malaysia desak ASEAN untuk gabung dengan lawan-lawan junta Myanmar
Baca juga: Retno: Tidak ada kemauan junta Myanmar untuk jalankan konsensus ASEAN
Baca juga: ASEAN pertimbangkan kembali konsensus yang disepakati dengan Myanmar
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2022
