DPR minta pemerintah siapkan rencana cadangan penyaluran BBM subsidi

"DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan rencana cadangan saat kuota Pertalite benar-benar kritis," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan rencana cadangan atau "contingency plan" menghadapi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khususnya Pertalite.

"DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan rencana cadangan saat kuota Pertalite benar-benar kritis," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis Premium ditiadakan sehingga rencana cadangan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.

Apalagi menurut dia, di sejumlah daerah sudah terjadi kelangkaan Pertalite dan menyulitkan masyarakat.

Puan menyatakan, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa "merogoh kantong lebih dalam" akibat kesulitan mendapatkan BBM.

“Tentunya, ini akan memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencariannya sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite. Perlu ada langkah luar biasa untuk mengatasi krisis Pertalite," ujarnya.

Di sisi lain menurut Puan, subsidi BBM sebenarnya sudah menyedot APBN hingga Rp502 triliun dan terancam membengkak karena angka konsumsi Pertalite diprediksi akan bertambah. Karena itu dia mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan.

“Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik," katanya.

Puan meminta pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait semakin masif menyosialisasikan Program Subsidi Tepat Sasaran dan perlu cepat mengeluarkan regulasi terkait pembatasan BBM bersubsidi.

Menurut dia, melalui langkah tersebut subsidi dari Pemerintah, termasuk alokasi tambahan anggarannya benar-benar tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang berhak memperolehnya.