Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono berpendapat bahwa Polri memiliki kemampuan terbatas untuk menyelesaikan konflik di Papua sehingga bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di daerah itu masih diperlukan. "Saya kira yang penting adalah siapa yang lebih mampu untuk tangani Papua," ujarnya, usai menerima Wakil Presiden Boeing Company Stanley Roth di Jakarta, Kamis. Ia mengemukakan, TNI memiliki beberapa kemampuan dalam menangani masalah keamanan yang tidak dimiliki oleh Polri karena itu kehadiran TNI di wilayah Papua mau tidak mau masih diperlukan. Terkait itu, maka pemerintah akan mengkaji kembali perimbangan kekuatan antara TNI dan Polri di wilayah tersebut. Tentang sejumlah mahasiswa Universitas Cendrawasih (Uncen) yang masih takut dan berada di gunung, Juwono mengemukakan, pemerintah akan melihat berapa jumlah mahasiswa yang masih berada di daerah pegunungan karena trauma dan takut terhadap aparat kepolisian. "Ada yang menyebutkan 1.200 orang ada yang menyebut 200 mahasiswa. Itu kita kaji dulu. Setelah itu, kita serahkan pada Kapolda dan Pangdam setempat untuk berdialog dengan mereka dan masyarakat, melalui pendekatan psikologis," ujarnya. Yang jelas, tambah Menhan, para mahasiswa tersebut tidak perlu takut untuk kembali ke tempat asalnya karena tidak ada lagi aksi balas dendam dari aparat dan segera dilakukan upaya rekonsiliasi. Menanggapi kemungkinan adanya permintaan suaka ke Australia, Juwono menilai, hal itu akan sulit dilakukan mengingat negara tujuan pun kini masih memiliki masalah dengan 43 warga Papua yang sebelumnya telah meminta suaka ke negeri Kangguru tersebut. "Peristiwa Abepura merupakan kejadian yang mengerikan dan menimbulkan trauma, tetapi tidak berarti mereka harus pergi," ujarnya. Sementara itu, Ketua Tim Penyidik Mabes Polri, Matius Salempang mengatakan, dari 76 orang yang diperiksa dalam aksi bentrokan aparat keamanan dengan massa demonstrasi PT.Freeport Indonesia di depan Kampus Uncen, Abepura, 15 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dikatakan, aparatnya terus melakukan upaya pencarian warga masyarakat termasuk oknum mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang terlibat dalam bentrokan dengan aparat keamanan, 16 Maret lalu. Dari sejumlah warga masyarakat dan oknum mahasiswa dalam aksi itu, 12 diantaranya telah ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), termasuk dua mahasiswa yaitu Hani Lani dan Putri Yakoko. Salempang menegaskan saat ini belum menerima informasi pasti tentang sinyalemen sekelompok perusuh termasuk mahasiswa Uncen yang menyeberang ke Papua Nugini (PNG). "Kami belum menerima informasi yang pasti," tegas Salempang. (*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
