BI: Pemberdayaan perempuan bisa tingkatkan ekonomi hingga 25 persen

Akibat adanya pemberdayaan perempuan, perekonomian suatu negara akan lebih terakselerasi

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengungkapkan berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam suatu perekonomian akan meningkatkan kapasitas ekonomi tersebut sebesar 20 persen sampai 25 persen.

Dengan demikian akibat adanya pemberdayaan perempuan, perekonomian suatu negara akan lebih terakselerasi.

"Bukan saja pada pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan perempuan juga menjadi faktor berganda dalam pengurangan kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, perbaikan gizi, hingga perbaikan tata kelola sebuah negara," ucap Juda dalam acara The 1st International Conference on Women & Sharia Community Empowerment yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Di sektor UMKM, ia menyebutkan peran perempuan sangat dominan, yang tercermin dari sebanyak 65,5 juta UMKM, peran UMKM perempuan adalah sebesar 65 persen sehingga cukup signifikan dan dominan. Adapun mayoritas UMKM perempuan tersebut bergerak di bidang makanan dan pakaian.

Di masa pandemi, berbagai survei turut melaporkan UMKM perempuan juga tercatat memiliki daya tahan lebih dibandingkan UMKM yang dimiliki oleh pria. Sebagai contoh, lebih sedikit UMKM perempuan yang menutup usahanya dibandingkan dengan UMKM pria di saat pandemi COVID-19 melanda.

Meski demikian, Juda membeberkan UMKM perempuan juga masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, yakni dari aspek kapasitas, produksi, kelembagaan, ekosistem yang mendukung, maupun pembiayaan atau permodalan.

Dari aspek produksi misalnya, standardisasi kualitas dan kontinuitas produksi masih menjadi faktor kendala, dimana untuk mendorong UMKM agar naik kelas, maka aspek kualitas dan kontinuitas perlu menjadi perhatian. Sementara di aspek pembiayaan, tercatat hanya sekitar 22 persen UMKM yang memiliki akses kepada sumber-sumber pembiayaan termasuk perbankan.

"Oleh sebab itu, ini adalah salah satu faktor, di mana intervensi kebijakan baik dari BI maupun dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian UKM dan Koperasi serta Kementerian Keuangan sangat krusial," tegasnya.