SiLPA Rp900 miliar di Riau diusulkan untuk infrastruktur

Kita berharap prioritasnya kepada infrastruktur

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Manahara Napitupulu mengusulkan agar sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD tahun 2021 senilai Rp900 miliar lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.

"Sekarang kita berharap agar betul-betul dipercepat. Seperti APBD 2021 yang sudah di audit BPK itu Rp900 miliar lebih, hampir Rp1 triliun. Rencananya nanti digunakan untuk perubahan APBD 2022. Kita berharap prioritasnya kepada infrastruktur," kata Manahara di Pekanbaru,Rabu.

Dikatakannya, percepatan pembangunan di Provinsi Riau memang sangat dibutuhkan.

Apalagi, tegasnya, dua tahun belakangan, keuangan daerah diketahui mengalami defisit akibat terkuras ke penanganan pandemi.

Diakuinya, memang di APBD perubahan untuk pelaksanaan program yang sifatnya lelang, tidak bisa dilakukan mengingat waktu yang cukup singkat.

Namun, lanjutnya, masih banyak program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dengan mekanisme penunjukan langsung, seperti peningkatan jalan dan pembangunan infrastruktur lain dengan nilainya kurang dari Rp200 juta.

"Mana yang bisa ditempuh dengan gerak cepat, misal peningkatan jalan permukiman. Itu dibutuhkan juga. Baru pada 2023, baru fokus kepada pembangunan infrastruktur yang lelang," sarannya.

Saat ditanya apakah Pemprov Riau sudah mengajukan rancangan APBD Perubahan atau KUA-PPAS perubahan, Manahara menyebut sampai saat ini DPRD Riau belum menerimanya.

Seharusnya menurut dia, untuk APBD Perubahan Pemprov Riau sudah menyerahkan rancangan dimaksud pada Juli lalu.

"Belum kami terima. Seharusnya Juli sudah masuk ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya untuk mempercepat program yang masih tertinggal," katanya.