Sucofindo kolaborasi dengan Kejaksaan Agung sosialisasikan TKDN

Jakarta (ANTARA) - BUMN PT Sucofindo bersama Kejaksaan Agung berkolaborasi dalam sosialisasi penggunaan produk dalam negeri, khususnya mengenai implementasi dan tata cara penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan Kejaksaan RI.

Direktur Utama PT Sucofindo Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengatakan pihaknya mendukung Kejaksaan Agung RI mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan barang atau jasa.

"Sosialisasi ini merupakan komitmen bersama untuk mendukung regulasi perundangan, serta arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 mengenai percepatan peningkatan produk dalam negeri,” kata Mas Wigrantoro dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan Inpres Nomor 2/2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diinstruksikan untuk menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25 persen apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40 persen.

"Oleh karena itu kementerian/lembaga dan BUMN perlu memahami tata cara penghitungan TKDN, baik untuk jenis barang, jasa, belanja modal dan operasional serta gabungan barang dan jasa,” ujarnya.

Ia menambahkan kementerian/lembaga dan BUMN yang telah mengimplementasikan penggunaan produk dalam negeri mampu memberikan manfaat nasional yaitu efisiensi industri dan meningkatkan kompetensi untuk berdaya saing di pasar global.

"Selain itu, dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, peningkatan kesempatan kerja, dan yang lebih penting lagi adalah penghematan devisa negara," tutur Mas Wigrantoro.

Selanjutnya Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Narendra Jatna menyampaikan penggunaan produk dalam negeri merupakan komitmen Kejaksaan RI yang sejalan dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, di mana dalam pasal 86-87 mengatur bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara termasuk Kejaksaan RI dalam pengadaan barang/jasa .

"Untuk itu dalam kegiatan sosialisasi ini, saya berharap personil Kejaksaan RI dapat memahami dengan baik bagaimana pengaturan, penerapan, pengawasan produk dalam negeri serta TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang nantinya akan diimplementasikan di lingkungan Kejaksaan RI,” katanya.