UNDP: Indonesia terdepan manfaatkan dana terpadu guna capai SDGs

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Regional Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk Asia dan Pasifik Kanni Wignaraja mengatakan Indonesia menjadi yang terdepan dalam memobilisasi pembiayaan baru dan inovatif melalui Integrated National Financing Framework (INFF) untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan.

Kanni mengatakan Indonesia telah menghasilkan lebih dari 500 juta dolar AS dalam pembiayaan baru tahun lalu melalui obligasi Sustainable Development Goals (SDGs) pertamanya yang telah menjadi terobosan dan menjadi perhatian di tingkat dunia.

"Dengan obligasi tematik ini, negara ini telah menunjukkan bagaimana investasi swasta dan publik dapat dan harus disatukan dalam mengejar jalur rendah emisi menuju pembangunan," ujar Kanni dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebagai yang terdepan, Kanni menyampaikan Indonesia harus bisa memperdalam kematangan pasar keuangan domestik untuk memperkuat obligasi hijau. Pihaknya akan terus mendukung upaya Indonesia mengembangkan instrumen pembiayaan hijau.

Kanni menjelaskan INFF berperan menyediakan perencanaan dan pembiayaan transparan untuk mendukung realisasi pembangunan berkelanjutan. Dengan INFF, negara dapat memastikan kebijakan dan perencanaan pembiayaan nasional selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.

"INFF memberikan bantuan teknis kepada negara-negara untuk mengalibrasi kebijakan pembiayaan mereka dengan ambisi dan target Sustainable Development Goals (SDGs)," ujar Kanni.

Saat ini, terdapat dua dorongan dari INFF kepada setiap negara dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan data dan transparansi yang menyoroti ke mana uang mengalir, serta memprioritaskan dan mengarahkan belanja nasional di bidang-bidang vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar pedesaan yang secara langsung mengatasi ketimpangan.

"Kami juga menemukan bahwa INFF memberikan dorongan kuat dengan bukti untuk mengatasi kesenjangan ketimpangan yang semakin besar yang sering diabaikan sebelumnya," ujar Kanni.

Sejak 2015, INFF telah mengusulkan lebih dari 250 reformasi kebijakan pembiayaan publik dan swasta, instrumen pembiayaan baru yang sedang diuji, mobilisasi investasi SDGs ke dalam pembiayaan nasional. Saat ini, sebanyak 80 negara telah menggunakan INFF untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.