Kejati Maluku tahan tiga tersangka korupsi dana KPU Seram Bagian Barat

"Hari ini kita lakukan upaya paksa terhadap tiga tersangka yang ditahan di Rutan Ambon antara lain berinisial MDL, HBR, serta MAB," kata Aspidsus Kejati Maluku, Triono Rahyudi di Ambon, Senin.

Ambon (ANTARA) - Kejati Maluku menahan tiga tersangka dugaan korupsi dan penyimpangan anggaran di KPU Seram Bagian Barat (SBB) tahun anggaran 2014 dan dugaan korupsi pengelolaan keuangan dana hibah dari APBD kabupaten setempat kepada KPU setempat tahun anggaran 2016-2017.

"Hari ini kita lakukan upaya paksa terhadap tiga tersangka yang ditahan di Rutan Ambon antara lain berinisial MDL, HBR, serta MAB," kata Aspidsus Kejati Maluku, Triono Rahyudi di Ambon, Senin.

Tersangka MDL adalah Sekretaris KPU merangkap PPK, kemudian MAB sebagai bendahara pengelola dana hibah tahun 2016-2017, dan HBR yang juga selaku bendahara Pileg dan Pilpres 2014 di KPU SBB.

Tiga pelaku ini ditahan untuk waktu 20 hari ke depan setelah menjalani agenda pemeriksaan sebagai tersangka oleh tim jaksa penyidik.

"Hari ini kita menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi KPU Kabupaten SBB jilid I dan II, dimana yang pertama adalah perkara penyimpangan keuangan di KPU SBB tahun anggaran 2014," jelas Triono.

Kemudian yang kedua adalah dugaan tindak pidana korupsi dan penyimpangan pengelolaan keuangan dana hibah dari APBD kabupaten SBB kepada KPU setempat tahun anggaran 2016-2017.

Untuk tersangka MJ saat itu menjabat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten SBB bertanggung jawab untuk kasus 2014 dan juga yang tahun 2016-2017 dengan nilai kerugian negara tahun 2014 Rp9,657 miliar.

Sedangkan kerugian keuangan negara untuk kasus dugaan korupsi tahun anggaran 2016-2017 sebesar Rp3,456 miliar sesuai penghitungan ahli dari Inspektorat

Para pelaku dijerat melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU nomor 31 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan primair.

Sedangkan dakwaan subsidernya adalah pasal 3 juncto pasal (18) juncto pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Modus operandi yang digunakan para terdakwa berdasarkan penyelidikan, alat bukti, serta fakta-fakta yang ditemukan yaitu memanipulasi laporan pengunaan anggaran dan ada beberapa laporan pertanggungjawaban yang fiktif.