Korut adakan sidang parlemen bahas kebijakan anti pandemi

Seoul (ANTARA) - Korea Utara akan mengadakan dua pertemuan penting, termasuk untuk meninjau kebijakan anti epidemi negara itu, dalam beberapa minggu mendatang, kata media pemerintah pada Senin.

Pertemuan itu berlangsung saat negara itu mengklaim tidak ada kasus COVID-19 baru sejak akhir Juli.

Majelis Agung Rakyat Korea Utara (SPA), parlemen pembenar keputusan eksekutif dari negara yang terisolasi itu, akan bertemu pada 7 September untuk membahas undang-undang tentang pembangunan pedesaan dan masalah organisasi, menurut media resmi KCNA.

Secara terpisah, Korea Utara memutuskan untuk mengadakan pertemuan nasional untuk meninjau darurat anti epidemi awal Agustus "untuk mengkonfirmasi orientasi baru" dalam kebijakannya.

Pertemuan COVID terselenggara ketika Korea Utara mengatakan pekan lalu semua pasien yang demam telah pulih, menandai berakhirnya gelombang pertama pandemi virus corona sejak masuknya wabah virus pada pertengahan Mei.

Negara tertutup itu tidak pernah mengonfirmasi berapa banyak orang yang terinfeksi COVID-19. Tetapi dikatakan sekitar 4,77 juta pasien demam telah pulih sepenuhnya dan 74 telah meninggal sejak akhir April.

Parlemen Korea Utara jarang bersidang dan biasanya berfungsi untuk menyetujui keputusan tentang isu-isu yang telah dibuat oleh Partai Buruh yang kuat di negara itu, yang sebagian besar anggotanya menduduki kursi majelis.

Keputusan untuk menyelenggarakan sidang parlemen datang pada pertemuan pleno komite tetap SPA pada Minggu, kata KCNA.

Pada pertemuan akhir pekan, para peserta sidang mengadopsi undang-undang tentang obat-obatan untuk membangun "sistem yang ketat" untuk mempromosikan kesehatan masyarakat, di antara isu-isu lainnya.

Hal-hal lain dalam jadwal sidang termasuk merevisi undang-undang pengembangan kedirgantaraan "untuk lebih melegalkan kegiatan" di sektor itu dan mengadopsi "hukum perlindungan diri" untuk menetapkan apa yang disebutnya "sistem perlindungan diri semua orang" untuk melindungi kehidupan masyarakat dan properti, kata KCNA, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Peluncuran pesawat luar angkasa telah lama menjadi isu sensitif di semenanjung Korea, di mana Korea Utara menghadapi sanksi internasional atas program rudal balistik bersenjata nuklir.

Pada Maret, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyerukan untuk memperluas lokasi peluncuran roket ruang angkasa untuk memajukan ambisi luar angkasa, setelah Korea Selatan dan Amerika Serikat menuduhnya menguji rudal balistik antarbenua baru dengan kedok pengembangan ruang angkasa.

Sumber: Reuters
Baca juga: Laporan PBB: Korut sudah lakukan persiapan uji coba nuklir
Baca juga: Pelosi janjikan dukungan terhadap denuklirisasi Korut
Baca juga: Korut sebut tak akan pernah biarkan AS kritik program nuklirnya