Jakarta (ANTARA News) - Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Moeis, menegaskan bahwa jika pemerintah ingin melakukan efisiensi anggaran untuk meringankan tekanan tambahan subsidi pada anggaran 2006, maka hal tersebut harus menyentuh semua sektor tanpa kecuali. "Semua sektor, termasuk DPR dan MPR harus diefisiensi, termasuk lembaga kepresidenan. Sudahlah, kalau uang DPR dipotong kita rela," kata Emir di sela-sela Rapat Kerja antara Menkeu, Menneg BUMN, dan Komisi XI DPR tentang penanganan utang PT Garuda dan PT Merpati di Gedung DPR, Rabu malam. Dia menegaskan, dirinya pesimistis penerimaan negara bisa ditingkatkan secara signifikan untuk menekan beban tambahan subsidi, sehingga yang harus dilakukan adalah efisiensi anggaran dengan mengurangi anggaran belanja. "Masalah yang paling penting pada APBN 2006 adalah sangat ambisius, sehingga cadangan sulit untuk mendapat tambahan apa-apa," katanya. Dia kemudian menyebutkan bahwa penerimaan pada anggaran 2004 ditargetkan sekitar Rp400 triliun, kemudian pada anggaran 2005 ditargetkan Rp500 triliun, dan pada 2006 ditargetkan bisa melebihi angka itu. Padahal, ia memperhitungkan pada 2005 target penerimaan meleset Rp44 triliun. "Kalau begini artinya belanja bisa kurang. Ini bagaimna? Padahal, yang bisa membuat ekonomi membaik di bawah adalah konsumsi masyarakat, pemerintah dan investasi," katanya. Saat ditanya pers tentang kemungkinan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan privatisasi untuk menutupi tambahan subsidi, dia mengatakan, hal itu berarti pemerintah akan membuat utang baru."Itu salah satu pilihan. Kalau yang lain-lain tidak bisa. Pilihannya ke situ. Atau bahkan, ada yang mengusulkan minta haircut atau pemotongan utang, supaya pembayaran utang bisa berkurang," jelasnya. Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya telah mendengar adanya kemungkinan pemerintah mempercepat pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP), namun hal itu hanya bisa dilakukan paling cepat pada Juni 2006 lantaran menunggu selesainya semester pertama. Setelah kebutuhan tambahan subsidi PLN sekitar Rp10,2 triliun, pemerintah juga masih harus memenuhi tambahan subsidi untuk pendidikan sekitar Rp41,6 triliun, tambahan subsidi pupuk sekitar Rp3,5 triliun, tambahan subsidi beras miskin sekitar Rp3 triliun, dan tambahan subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp1,8 triliun. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
