"Kalau mereka (BUMN dan BUMD) tidak mau membeli baru ditawarkan ke swasta nasional, pokoknya ke pihak Indonesia," kata Hidayat.

Jakarta (ANTARA News) - PT Freeport Indonesia menawarkan divestasi 9,5 persen sahamnya kepada pihak Indonesia dan penawaran pertama ke pihak pemerintah. "Sudah kira-kira setahun ini Freeport menawarkan divestasi 9,5 persen sahamnya. Mereka menyurati pemerintah cq Depkeu, waktu itu (mantan Menkeu) Pak Jusuf Anwar tidak bersedia membeli, karena tidak ada dananya," kata Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat di Jakarta, Rabu. Ia memperkirakan nilai 9,5 persen saham Freeport itu berdasarkan nilai aset perusahaan itu yang bisa mencapai sekitar 700 juta dolar AS. "Itu perkiraan saya sebagai swasta," katanya. Berdasarkan ketentuan, lanjut dia, jika pemerintah tidak membeli saham itu, maka akan ditawarkan ke BUMN maupun BUMD. "Kalau mereka (BUMN dan BUMD) tidak mau membeli baru ditawarkan ke swasta nasional, pokoknya ke pihak Indonesia," kata Hidayat. Ia menilai Freeport merupakan salah satu perusahaan penambangan yang dalam kontrak karyanya memungkinkan divestasi saham kepada pemerintah. Hidayat mengatakan sampai sekarang proses penawaran itu masih berlangsung. Lebih jauh Hidayat mengatakan minat investor asing masih sangat besar untuk masuk ke sektor pertambangan dibandingkan sektor lainnya seperti manufaktur yang kini lesu. Oleh karena itu ia berharap semua elemen masyarakat menjaga keamanan dan ketenangan berusaha serta meminta elit politik berpikir positif soal kontrak karya penambangan yang sudah terjadi. Menurut dia, kalau ada pendapat yang mengatakan bagian Indonesia harus diperbesar, hal itu masih bisa dirundingkan dengan meninjau ulang kontrak karya yang ada, tapi tidak dengan menyulut emosi masyarakat sekitar daerah penambangan yang membuat investor ragu menanamkan modalnya di Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Gito Ganindito mengatakan sektor pertambangan telah memberi kontribusi yang besar bagi negara. Berdasarkan penelitian Price Waterhouse Coopers, kata dia, dari 10-20 perusahaan penambangan telah menyumbang pajak sebesar 1,6 miliar dolar AS pada 2004, dan menyerap tenaga kerja langsung sebesar 37 ribu orang serta tenaga tidak langsung mencapai 200 ribu sampai 300 ribu orang. Ia juga menyebutkan pada tahun 2004 sektor pertambangan mengeluarkan dana community development (CD) sebesar Rp466miliar, serta sumbangan terhadap sektor ekonomi Indonesia Rp24,4triliun. "Hampir setiap tahun penerimaan negara dan laba bersih sektor pertambangan hampir sama, tahun 2004 penerimaan negara 1,6 miliar dolar AS, sedangkan laba bersih sektor pertambangan 1,5 miliar dolar AS," katanya. Diperkirakan tahun 2005 kontribusinya, kata Gito, akan lebih besar lagi karena harga produk pertambangan dunia sedang meningkat, meskipun produksi tidak naik.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006