Anggota Komisi III DPR Desak Kadiv Propam Polri Usut Pelanggaran Etik Para Oknum Polisi di Kasus Brigadir J

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, menyoroti mutasi yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap tiga orang jenderal sebagai buntut dari kasus penembakan Brigadir Nopryansah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Dirinya berharap mutasi itu dapat berlanjut ke pengusutan dugaan pelanggaran etik dan pidana, oleh para oknum Polri yang terlibat pada kasus tersebut.

"Dalam konteks penyelidikan etik maupun pidana lebih lanjut, kita harapkan Kadiv Propam yang baru bisa menindaklanjutinya untuk persoalan etik, dan Kabareskrim juga memfokuskan penuh penyelidikan dan penyidikan dalam ranah pidana," ujar Arsul kepada wartawan Jumat (5/8/2022).

"Agar progres penanganan kasus ini dapat segera diselesaikan," lanjutnya.

Wakil Ketua MPR itu menilai, dengan menyelesaikan pengusutan dugaan pelanggaran etik dan pidana, kepercayaan publik terhadap institusi Polri akan kembali meningkat.

"Dengan selesai lebih cepat pada tahap penyelidikan dan penyidikannya, maka kepercayaan publik terhadap Polri akan kembali meningkat," kata Arsul.

Waketum PPP itu mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan jajaran dalam menangani kasus dugaan pembunuhan Brigadir J di rumah singgah Kadiv Propam. Menurutnya, Polri harus mengimplementasikan konsep Presisi bukan saja dalam ranah etik tetapi juga kemungkinan melanjutkannya dalam ranah hukum pidana.

"Apa yang diputuskan oleh Kapolri dan jajaran pejabat utama Polri dan diumumkan tadi malam di mana sejumlah perwira Polri baik tinggi, menengah, dan pertama yang diduga memiliki kaitan erat dengan kasus penembakan terhadap Brigadir J dan penanganan awalnya patut diapresiasi oleh publik," ungkap Arsul.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi besar-besaran buntut meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

Sebanyak 10 perwira, dari perwira tinggi hingga menengah, masuk daftar mutasi.